Komitmen Memperbaiki Jalan | Lampung Post
2017 13 April
3721
Perbaikan jalan. Dok. Lampung Post

Komitmen Memperbaiki Jalan

KONDISI jalan tidak berlubang menjadi dambaan masyarakat. Kebutuhan infrastruktur yang mulus itu menjadi kebutuhan publik dan prioritas utama pemerintah daerah di Lampung ini.

Kondisi saat ini, dari 1.693,273 km jalan Pemerintah Provinsi Lampung yang baik hanya 60,172%. Kondisi sedang 9,848%, rusak ringan 6,379%, dan rusak berat 23,601%. Artinya, sepanjang 399,5 km jalan provinsi kondisinya rusak berat.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sadar betul tolok ukur pembangunan di mata masyarakat adalah jalan memadai. Karena itu, Gubernur kembali menekankan bahwa perbaikan jalan provinsi tetap menjadi perhatian serius pemerintahannya sampai sekarang.

Komitmen itu disampaikan orang nomor satu di provinsi ini saat pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mesuji, di Desa Simpangmesuji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji. Khusus jalan provinsi di Mesuji, tahun ini dijanjikan dana Rp28 miliar.

Gubernur mengatakan hambatan utama dalam perbaikan jalan adalah anggaran yang terbatas. Apalagi, APBD Provinsi Lampung termasuk yang terkecil se-Indonesia. Karena terbatas, perbaikan tidak bisa tidak harus dilakukan secara bertahap. Jalan provinsi juga tidak lagi menggunakan aspal, tetapi cor beton agar usia jalan bertahan lama. Ini terobosan baru membuat infrastruktur di bumi Lampung menjadi awet.

Komitmen gubernur tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Lampung yang mendambakan jalan layak. Sebab, kerusakan jalan jelas menimbulkan kerugian besar. Selain menimbulkan kerugian ekonomi juga mengancam keselamatan para pengguna jalan raya.

Pemerintah provinsi juga harus mengakhiri praktik perbaikan jalan menjadi “proyek abadi”. Disebut proyek abadi karena di sejumlah ruas jalan tidak terjadi peningkatan kondisi jalan lantaran usia jalan teramat pendek dan rentan rusak.

Kerusakan jalan terjadi karena beberapa faktor: kualitas pengerjaan yang buruk, beban kendaraan melebihi ketentuan, dan tidak berfungsinya drainase di tepi jalan. Akibatnya, banyak jalan yang pembangunannya selalu dimulai lagi dari nol.

Karena itu, pemerintah harus bertindak tegas. Pemeliharaan usia jalan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai jalan buruk sebelum habis pertanggungjawaban dari kontraktor. Pengawasan ketat proyek jalan adalah keniscayaan.

Dalam hal tonase, pemerintah juga harus bertindak tegas. Jangan sampai kelebihan tonase kendaraan selalu menjadi kambing hitam bagi kontraktor perbaikan jalan yang pekerjaannya tidak berkualitas lantaran jalan kembali rusak.

Jika tidak ada tindakan tegas seperti itu, bisa dipastikan setiap tahun kita akan terus disibukkan dengan fenomena jalan rusak. Anggaran negara pun akan semakin banyak terbuang percuma dan rakyat kembali menjadi korban. n

BAGIKAN


REKOMENDASI