Logika Jungkir Kuasa Jalan | Lampung Post
2017 7 April
3807
Ilustrasi jalan raya. 3.bp.blogspot.com

Logika Jungkir Kuasa Jalan

PEMKOT Bandar Lampung berencana mengambil alih pengelolaan sejumlah ruas jalan nasional di dalam kota. Ruas jalan itu antara lain Jalan Yos Sudarso, Jalan Laksamana Malahayati, Jalan Wolter Mongonsidi, Jalan RA Kartini, Jalan Teuku Umar, dan Jalan ZA Pagar Alam.

Pemkot beralasan pengalihan jalan itu mempermudah jika akan ada pembangunan dan perbaikan jalan, ketika jalan tersebut rusak. Kebijakan tidak lumrah ini wajar mengundang pertanyaan. Sebab pemerintah daerah justru meminta kepada Pemerintah Pusat mengambil alih jalan kota maupun provinsi.

Seperti yang dilakukan Pemprov Lampung yang menyerahkan delapan delapan ruas jalan kepada pusat. Antara lain Jalan Ir Sutami-Way Galih, Way Galih-Bergen, Bergen-Pugung, Simpang Sribhawono, Simpang Gedungaji Baru-Rawajitu dan Tanjungkarang-Kurungannyawa dengan panjang 130 km.

Ketidakwajaran Pemkot Bandar Lampung mengambil alih jalan nasional itulah yang membuat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono mengkritisi hal itu saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung 2017 di Hotel Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Rabu (5/4/2017).

Bahkan tidak hanya kebijakan mengambil alih jalan nasional, Soni juga mengkritisi pembangunan flyover depan Mal Boemi Kedaton (MBK). Pejabat Kemendagri menilai sikap Pemkot itu terkesan dipaksakan. Sebab, aset nasional, seharusnya pakai APBN. Soni pun beranalogi kebijakan Pemkot itu bak cucu menyuapi kakek.

Permintaan pengambilalihan jalan nasional menjadi jalan kabupaten/kota adalah hal yang ganjil. Sebab di berbagai wilayah di Indonesia lazimnya mengubah level status jalan daerah menjadi nasional. Sebesar 90% pemerintahan ingin mengubah jalan kabupaten atau jalan provinsi menjadi jalan nasional. Nah, ini kebalikannya.

Publik tentu mencermati tindakan Pemkot tersebut. Kenapa begitu ngotot mengambil alih jalan nasional di tengah keuangan daerah yang defisit? Warga Kota tentu bertanya-tanya, apakah Pemkot bakal membanjiri jalan kota dengan flyover atau malah agar ingin mendapatkan dana dari proyek-proyek yang bakal dikerjakan di jalan tersebut.

Kita tentu mengingatkan agar Pemkot Bandar Lampung hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan karena logika keliru dan ambisi yang menggebu-gebu malah menyebabkan penataan Kota Tapis Berseri menjadi buruk dan keuangan daerahnya karut marut. Menghabiskan anggaran Rp162 miliar untuk jalan layang sudah jauh lebih dari cukup. n

BAGIKAN


REKOMENDASI