Duit Panas KTP | Lampung Post
2017 12 March
3679
Kategori Refleksi
Ilustrasi. Net

Duit Panas KTP

BETAPA pentingnya kartu tanda penduduk (KTP) bagi anak bangsa. Tidak ada KTP, urusannya bisa panjang dan ribet, karena tidak diakui sebagai warga negara. Terkadang hanya urusan KTP, warga gagal menikah lantaran tidak bisa memperoleh surat pengantar dari kelurahan. Hanya tidak memiliki KTP, warga tidak bisa mencoblos saat pemilihan umum.

Hati seorang calon suami hancur ketika petugas Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta, menolak memproses dokumen pernikahan dengan calon istri, sang pujaan hati. Alasannya sangat sederhana. Calon pengantin pria tidak memiliki KTP resmi. "Lurah enggak mau ngasih surat pengantar karena saya tidak memiliki KTP,” kata pria itu bermuka sedih.

Lelaki berusia 26 tahun itu kian tegang, sebab hari H pernikahan tinggal hitungan minggu. Berbagai cara dilakukannya agar bisa mendapatkan surat pengantar. Sampai akhirnya, ia bertemu calo yang menawarkan KTP tembak. "Tidak apalah pakai KTP tembak, demi cinta dan bisa menikah," tuturnya. Karena dia sangat membutuhkan KTP, sang calo memasang tarif khusus Rp750 ribu atau naik Rp350 ribu dari biasanya.

Akhirnya KTP beralamat palsu pun dikantongi. Pengalaman itu tidak hanya dialami warga Rawa Badak Selatan, juga banyak ditemui hampir seantero negeri ini. Hanya gara-gara KTP, warga tidak bisa membuka tabungan, naik pesawat, mencoblos ketika pemilihan kepala daerah. Urusannya bisa panjang. Maka itu, pembuatan KTP elektonik nasional dimulai pada 2009.

Dalam perjalanannya, proyek ambisius bernilai Rp5,9 triliun itu tidak begitu lancar dalam tataran operasional. Ratusan warga antre berhari-hari di kecamatan untuk diambil foto, biodata, tanda tangan, dan sidik jari untuk dimasukkan ke database kependudukan. KTP-el sejatinya sebagai identitas jati diri, mencegah KTP ganda atau pemalsuan KTP.

Dalam proses penerbitan KTP-el berbasis teknologi, ternyata perusahaan konsorsium yang memperoleh megaproyek itu dinilai sarat manipulasi, bahkan belum mengantongi sertifikasi yakni ISO 9001 dan ISO 14001 yang berorientasi pada manajemen mutu dan lingkungan dari suatu produk yang dihasilkan. Tragis memang, uang triliunan rupiah dikelola perusahaan tak layak. Akibatnya, negara dirugikan Rp2,3 triliun. Ini buat rakyat marah!

Ketidakbecusan mengelola proyek hajat hidup rakyat itu terlihat dari keterlambatan proses produksi, penurunan spesifikasi dari perencanaan dari pembuatan KTP. Maka tidak heran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus terjadi korupsi. Dalam hitungan tahun, terungkap sudah, bahwa duit proyek KTP-el dikeruk secara sistematis dan masif.

Tak heran saksi yang dihadirkan KPK dalam persidangan korupsi KTP-el sebanyak 294 orang saksi untuk tersangka Sugiharto. Dan, 173 saksi untuk tersangka Irman. Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan dalam dakwaan jaksa, terungkap puluhan anggota parlemen di Senayan, serta pejabat eksekutif ikut menikmati aliran duit panas ini. ***

Nama-nama besar terseret dalam skandal megakorupsi KTP-el. Mereka pun ramai-ramai membantah. Bangsa ini mengapresiasi KPK atas kerja mulianya yang menyelamatkan uang rakyat. Elite di negeri ini terguncang hebat karena modus korupsi dibeberkan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3). Proyek sistem ijon, diatur sistematis, dananya masif mengalir ke mana-mana. Memang layaknya mereka disebut perampok berdasi!

Itu mengapa sebelum sidang digelar, Majelis Hakim Tipikor melarang apabila diliput secara live oleh media. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi terkoyak karena larangan oleh peradilan itu. Masyarakat pers baik itu Dewan Pers, Dewan Kehormatan PWI Pusat, AJI, maupun pengamat antikorupsi mengecam larangan tersebut.

Skandal megakorupsi KTP-el itu juga menjadi perhatian serius mahasiswa se-Jabodetabek dan Banten. Rakyat kampus memberikan dukungan kepada KPK untuk membuka juga praktik korupsi BLBI, Bank Century, Petral, juga reklamasi. Pada 2017, riset lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) memaparkan DPR dicap sebagai lembaga terkorup (54%), birokrasi (50%), DPRD (47%), Dirjen Pajak (45%), serta kepolisian (40%).

Maka itu, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengimbau agar publik mengawal dan mencermati konstruksi korupsi KTP-el. Kata dia, peran media sangat menentukan dalam menyajikan informasi secara utuh kepada publik. Mata dan telinga rakyat, media massa, mampu mengawal perkara KTP-el yang sudah ditangani sejak 2014. Separuh dana proyek KTP-el dibagi-bagi. Tak ubah mereka berbagi harta warisan nenek moyang!

Untuk memuluskan praktik jahatnya, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima suap Rp80 juta. Duit itu memengaruhi opini pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil 2010. Tanpa hambatan dengan uang haram itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap proyek KTP-el. Kok bisa? Culas dan tak takut dibui. Jangan-jangan hasil audit BPK terhadap pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah dengan opini WTP selama ini—beraroma suap seperti proyek KTP-el.

Siapa lagi yang dipercaya di negeri ini untuk mengolah uang rakyat? Tak nyaman dibuka borok korupsinya, KPK pun dilumpuhkan. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) membeberkan wacana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK digulirkan DPR merupakan bentuk serangan balik ke KPK. Karena KPK sangat serius membongkar korupsi KTP-el yang melibatkan banyak nama besar di negeri ini. Bau busuk itu tercium juga. Jangan sampai kasus KTP-el ini seperti kasus korupsi Hambalang, hanya membuat politik di negeri ini memanas seketika – ujung-ujungnya tidak tuntas. ***

BAGIKAN


REKOMENDASI