Om Otete Om | Lampung Post
2017 29 January
3643
Kategori Refleksi
Ilustrasi operasi tangkap tangan KPK. republika.co.id

Om Otete Om

KASIHAN rakyat di negeri ini! Itulah kalimat yang keluar dari mulut salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah percakapan. Duit rakyat yang dikumpulkan dari pajak untuk membayar utang negara. Tapi, koruptor tak takut dan malu. Duit pajak, jerih payah rakyat diisapnya. Jadi wajar, kalau musuh rakyat ini harus dibui. Korupsi membuat negara menjadi miskin, rakyat kian melarat.

Anak bangsa dipertontonkan banyak pejabat, pengusaha ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). “Om otete om.” Mungkin kata-kata itulah yang bisa membuat penegak hukum di negeri ini memerangi korupsi, menyidik setiap laporan masyarakat. Hukum tajam ke bawah, tapi harus juga tajam ke atas. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini.

Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Oktober 2013, dan Hakim MK Patrialis Akbar yang terjaring OTT KPK, Rabu lalu, rakyat jadi marah! Benteng terakhir penegakan konstitusi dan ideologi di negeri ini roboh hanya karena urusan duit. Tak perlu rakyat mendemonya. Hanya karena imingan uang dan janji-janji manis, pejabat terkulai lemas dibuatnya. Gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan ternyata tak cukup untuk membiayai hidup seorang hakim.

Patrialis yang juga mantan Menkumham ditangkap terkait dugaan suap upaya judicial review UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jangan-jangan, hakim MK yang menghilangkan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi dalam putusan judicial review juga disuap oleh orang yang doyan korupsi.

Putusan MK tersebut menghambat penanganan kasus yang belum memiliki nilai pasti kerugian negara dalam suatu perkara. Tapi, kata “dapat” itu bisa melemahkan pemberantasan korupsi. "Putusan ini akan menyulitkan pemberantasan tindak pidana korupsi karena harus menghitung kerugian negaranya dulu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Menurut dia, selama ini proses penghitungan kerugian negara dilakukan setelah menetapkan tersangka pada tahap penyidikan. Perubahan pada pasal itu tidak memihak pemberantasan korupsi. Anehnya, kata Laode, keputusan menghapus kata “dapat” pada Pasal 2 dan 3 dengan alasan bertentangan dengan UUD.

Penghapusan kata “dapat” perlu diwaspadai. Gelombang upaya hukum dari kasus-kasus korupsi merujuk putusan MK tadi. Koruptor dapat melenggang bebas. Koruptor makin ganas mengisap duit rakyat. Maka banyak korptor-koruptor baru bergentayangan di negeri ini. Menyedihkan! Rakyat akan capek mendorong negara ini bersih dari korupsi. ***

Sebelum Patrialis Akbar ditangkap, Transparency International Indonesia (TII) memublikasikan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang konsisten mengalami peningkatan skor indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perceptions index (CPI) dalam lima tahun terakhir. Skor IPK negeri ini pada 2016 meningkat satu poin dari 36 menjadi 37 dari rentang 0—100.

Keberhasilan itu paling tidak, tugas mulia om otete om yang digerakkan KPK dan Tim Saber Pungli. Selain itu, kasus korupsi itu juga dipengaruhi dengan diterbitkannya paket deregulasi ekonomi dan debirokratisasi. Seperti penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dan reformasi hukum. Paket itu sangat efektif menurunkan prevalensi korupsi.

Tidak hanya Akil Mochtar, Patrialis Akbar, Irman Gusman, Irjen Djoko Susilo, sejumlah anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota, kepala satuan kerja, pengusaha yang dibui KPK karena kemaruk korupsi. Rakyat pun wajib dendam dan menghafal nama-nama koruptor. Bagaimana tidak dendam, karena uangnya dikorup. Kekuatan rakyat untuk memboikot, untuk tidak membayar pajak karena pajak dikorupsi.

Apalagi penegak hukum tebang pilih terhadap koruptor. Jelas-jelas kepala daerah melakukan korupsi karena kebijakannya. Tetapi anak buahnya yang hanya dipenjara. Rakyat harus menghukumnya. Hukuman rakyat paling ampuh untuk membersihkan pelaku korupsi. Hanya dengan kekuasaan yang datang dari langit dan dendam dari rakyat kepada koruptor, bangsa ini akan selamat.

Dengan begitu, angka korupsi bisa ditekan. Koruptor harus dihukum mati. Karena rakyat sudah teraniaya oleh ketidakadilan akibat perilaku korupsi. Rakyat murka karena terus disuguhi kebebalan—doyan korupsi sebagian pejabat di negeri ini. Sudah jelas-jelas melanggar aturan, tapi masih juga tetap dilakukan. Dengan bangga, pejabat itu berkata, “Saya sudah berpengalaman memimpin. Jadi tetap kita lakukan. Urusan penegak hukum, biar saya yang mengaturnya.”

Sudah banyak kasus rasywah diungkap lembaga antikorupsi dan menjadi sorotan rakyat . Tapi faktanya tidak menjerakan. Di negeri ini sudah terlalu penghuninya yang berani, dan kelewat berani, amat rakus, putus urat geli, tidak punya malu lagi melakukan korupsi. Rakyat harus melawannya.

Rakyat perlulah istigasah—doa berjemaah serentak setiap saat memohon Penguasa dari Kerajaan Langit dan Bumi menghadirkan pengadilan azab bagi koruptor. Korupsilah yang membuat miskin rakyat. Kehidupan anak bangsa kian melarat dibuatnya. Gigi KPK kian dipereteli koruptor. Mereka musuh bangsa. Jangan diberi celah ruang dan waktu lagi bagi koruptor untuk terus mengutak-atik uang rakyat. Habisi! ***

BAGIKAN


REKOMENDASI