Pemenang Jemawa | Lampung Post
2017 19 February
3596
Kategori Refleksi
Pilkada serentak 2017. menaranews.com

Pemenang Jemawa

PESTA perjudian telah usai. Mana mungkin orang tidak bermodal besar mau ikut bermain dalam pesta tersebut. Yang menang tidak jemawa (congkak, angkuh). Dan tidak harus berpikir bagaimana mengembalikan modal, juga tidak untung berlipat-lipat. Yang kalah tak perlu meradang, meratapinya. Kali ini, pesta rakyat—pemilihan kepala daerah (pilkada) kedua dilakukan serentak di 101 wilayah di Tanah Air.

Energi, materi, dan pikiran benar-benar terkuras di pesta kali ini. Isu agama dan etnis ditembakkan musuh secara terang benderang di panggung demokrasi. Seakan negeri ini mau pecah, terbelah berkeping-keping. Kita bersyukur, bara emosi panas itu tidak membuat tungku api melalap wajan. Anak bangsa masih memiliki hati nurani untuk menjaga negara kesatuan.

Apresiasi setinggi-tingginya patut kita sampaikan kepada peserta pesta, penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota yang telah berhasil memilih pemimpinnya dengan tertib. Tak terkecuali di bumi Lampung ini, ada lima kabupaten rakyatnya berpesta menentukan nasibnya untuk lima tahun mendatang. Adalah di Pringsewu, Lampung Barat, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji.

Pesta yang dirajut dengan mengedepankan kepentingan daerah di atas pribadi dan golongan berlangsung tanpa gejolak. Ini menunjukkan anak bangsa di Sang Bumi Ruwa Jurai kian dewasa berpolitik. Sebelum berpesta, peserta pilkada menandatangani ikrar; siap menang siap juga kalah. Tak banyak peserta pilkada yang siap menang tapi tidak siap kalah. Maka itu, sengketa pilkada banyak berakhir di pengadilan—Mahkamah Konstitusi.

Pesan dari Jakarta menginstruksikan semua elemen bangsa ikut dan harus menyukseskan perhelatan pesta serentak ini. Badan pengawas pilkada pun diminta tegas menindak setiap pelanggaran. Tidak tebang pilih, membela yang membayar. Paling mengerikan jika terjadi konflik horizontal—akibat politisasi birokrasi, politik uang, dan mobilisasi isu suku, agama, dan etnis.

Tapi, negeri ini perlu mengapresiasi seorang anak bangsa bernama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Setelah mengetahui kekalahannya dalam penghitungan cepat (quick count) Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 15 Februari 2017 lalu, Agus mengakui kekalahan. Dia pun menyampaikan ucapan selamat kepada rivalnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan, yang memenangi pesta demokrasi.

Anak sulung dari mantan presiden ke-6 negeri ini berjiwa besar. Belum menunggu penghitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus dengan lapang dada mengakui kehebatan dua pesaingnya. Kini di tangan Agus-lah, suaranya mau dibawa ke Ahok atau Anies? "Saya menerima kekalahan saya dalam pilkada kali ini. Secara kesatria menerima kekalahan itu. Insya Allah semua ada hikmahnya," kata Agus dengan suara lantang. ***

Publik di Lampung ini juga menunggu seperti sikap Agus itu. Tak harus mengobarkan kebencian ketika penghitungan cepat yang dirilis Rakata Institute menyebut pasangan Sujadi-Fauzi unggul di Pringsewu. Di Mesuji pasangan Khamami-Sapli unggul dari rivalnya. Untuk Lampung Barat pasangan Parosil Mabsus-Mad Hasnurin juga memenangi pilkada.

Termasuk di Tulangbawang Barat, pasangan Umar Ahmad-Fauzi Hasan unggul telak dari kota kosong—tanpa lawan. Di Tulangbawang, Winarti-Hendriwansyah menyingkirkan petahana. Rakyat tidak mempersoalkan siapa yang memimpinnya dan siapa yang kalah dalam pesta demokrasi. Rakyat hanya butuh kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan kenyamanan.

Terkadang pemimpin melupakan janji kampanye ketika sudah duduk di kursi singgasana. Harga beras naik turun, harga bahan bakar minyak juga tarik ulur, listrik pun begitu. Anak bangsa di negeri damai ini, membutuhkan keteladanan, tidak memelihara perseteruan, dendam kesumat. Pesta sudah berakhir. Sekali lagi rakyat butuh kebesaran hati, berjiwa kesatria, dan membangun harmonisasi. Rakyat tak ingin disekat dan dikotak-kotakkan.

Beban yang disandang rakyat sungguh luar biasa berat. Perlu upaya luar biasa dari kepala daerah terpilih untuk mengatasinya. Upaya akan terasa ringan jika seluruh pemimpin, semua tokoh, bersatu padu membangun daerah. Bukan menyulut perpecahan. Tak pula menepuk dada, “Akulah yang hebat, dan akulah yang bisa mengalahkannya. Dia tidak tahu apa-apa.” Pemimpin ini berwatak sombong, tak santun, dan tak perlu ditiru rakyat.

Maka itu, jauh sebelum pesta demokrasi ini berlangsung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan ada potensi kericuhan pilkada di 50 daerah, termasuk di Lampung. Parameter berlangsung sukses dan tidaknya pilkada diukur dari partisipasi publik, penegakan hukum, penyelenggara yang netral, dan paling penting sekali adalah pasangan pengantin—calon kepala daerah—siap menang dan siap juga kalah.

Usai sudah pesta. Yang menang merangkul yang kalah. Saatnya mencuci piring dan gelas kotor. Merapikan perabot berserakan, menyusunnya kembali untuk dinikmati rakyat. Kegembiraan dan kegalauan pun harus berlalu. Rakyat ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan. Kemajuan dan kesejahteraan harus diraih kepala daerah terpilih. Tidak angkuh, harus berkata jujur, transparan, dan bebas korupsi menjadi dambaan anak bangsa. ***

BAGIKAN


REKOMENDASI