Pemkab Lampung Selatan Revisi Retribusi Izin Usaha Perikanan | Lampung Post
2017 20 April
1374
Kategori Lampung
Penulis Juwantoro
Retribusi daerah. bapenda.jabarprov.go.id

Pemkab Lampung Selatan Revisi Retribusi Izin Usaha Perikanan

KALIANDA  --  Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Lampung Selatan Mulyadi Saleh, menyatakan kini Perda No.13/2012 tentang, Retribusi Izin Usaha Perikanan soal tambak udang tidak lagi relevan atau tidak sesuai lagi dengan menarik retribusi hanya Rp300 ribu/hektare dalam satu tahun. “Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan segera mengajukan peraturan bupati (Perbup) mengenai perubahan tarif retribusi izin usaha perikanan ke Bupati Lampung Selatan,” ujar Mulyadi Seleh, Rabu (19/4/2017), usai menggelar rapat pembahasan penyusunan perubahan tarif retribusi izin usaha perikanan, di ruang kerjanya.
Menurut dia, dengan estimasi keuntungan tambak udang yang cukup besar dalam per hektarenya kedepan dapat dilakukan penarikan retribusi izin usaha perikanan antara Rp2,5 juta dan  Rp3 juta/hektare setiap tahun.
“Ini dilakukan karena menyangkut pendapatan asli daerah (PAD). Jadi, dengan menarik Rp2,5 juta – Rp3 juta/ha tidak sampai 2 % - 3 % saja yang diambil dari keuntungan (penghasilan) tambak udang. Artinya, tidak memberatkan pengusaha tambak udang. Sebab, kita semua tahu harga udang cukup tinggi minimal Rp60 ribu/kg,” katanya.
Lebih lanjut Mulyadi Saleh menjelaskan alasan  Pemkab Lampung Selatan akan mengubah tarif retribusi izin usaha perikanan atau tambak modern terutama tambak udang. Sebab, setelah diltelusuri banyak tarif retribusi sudah tidak sesuai lagi baik tarif izin usaha perikanan maupun tarif izin mendirikan bangunan (IMB). Apalagi, hal ini berkaitan dengan PAD. “Jadi, kami melakukan perubahan tarif izin usaha perikanan ini adalah dalam rangka meningkatkan PAD Lampung Selatan,” jelasnya.

BAGIKAN