Rembuk Desa Sidoharjo, Way Panji Berakhir Ricuh | Lampung Post
2017 21 April
3680
Kategori Lampung
Kades Sidoharjo, Marjana (baju merah) dievakuasi dari kemarahan masyarakat pada saat rembuk pekon di balai Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, Kamis (20/4/2017). Lampung Post/Perdhana Wibysono

Rembuk Desa Sidoharjo, Way Panji Berakhir Ricuh

KALIANDA -- Rembuk pekon atau desa antara Kepala Desa (Kades) Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, dengan masyarakat setempat berakhir ricuh, Kamis (20/4/2017). Kericuhan terjadi pada saat Kades Marjana memberikan keterangan atau klarifikasi, masyarakat tidak terima dan berakhir dengan lempar kursi.
Situasi cepat diatasi setelah aparat terkait dari Polsek dan Koramil Sidomulyo, menenangkan masyarakat yang sudah emosi.  Rembuk desa yang dilakukan di balai Desa Sidoharjo dan dihadiri Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) Way Panji, tokoh masyarakat setempat, untuk menindaklanjuti surat perintah Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.
Dalam surat tersebut Bupati Lampung Selatan menyatakan Kepala Desa melanggar Pasal 26 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Desa No 6/2014. Serta pembangunan kios dan lapak pasar tidak melalui musyawarah desa karena tidak dibentuk tim pelaksana.
Surat Bupati Lampung Selatan itu terbit merupakan hasil pemeriksaan khusus Tim Inspektorat Lampung Selatan, nomor 700/1208/III.01/2017. Dalam surat itu terdapat perintah lima poin untuk dilaksanakan Kades yakni melaksanakan rembuk pekon, setiap anggaran bersumber dan masuk melalui kas des untuk di anggarankan kedalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Lalu poin berikutnya, setiap pengelolaan aset berupa pasar desa harus dikelola dengan transparan dan melibatkan aparatur, memerintahkan pengelola pasar untuk mencatat seluruh penerimaan pasar serta kades untuk segera menetapkan petugas keamanan pasar desa.
Ratusan masyarakat merasa tidak perlu diadakan rembuk pekon, karena semua permasalahan sudah ditangani inspektorat dan Polres Lampung Selatan. "Sudah tidak perlu lagi rembuk desa, karena selama ini tidak ada iktikad baik dari Kades," kata Minto Rogo, seorang tokoh masyarakat setempat, Kamis (20/4/2017).
Dia mengatakan  pasca-unjuk rasa, Kades tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat. Namun saat ini, masyarakat menuntut Kades mundur dari jabatannya. "Kami minta Kades mundur dari jabatannya karena banyak masalah," ujarnya.
Kades Sidoharjo Majarna mengatakan setiap melakukan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Desa (DD) sesuaidengan  mekanisme dan selalu melibatkan aparatur desa dan tokoh masyarakat."Semua sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan," kata Marjana.
Mengenai lima poin yang diperintahkan Bupati Lampung Selatan, kata dia, akan ditindak lanjuti secara bertahap. Sebab, tidak semua bisa dilaksanakan secepatnya. "Ibaratnya saya ini bayi yang baru lahir, jadi harus bertahap melaksanakan perintah itu," ujarnya.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) Lampung Selatan, Bibit Waluyo mengatakan diadakannya rembuk desa untuk musyawarah mufakat antara masyarakat dan Kades.

BAGIKAN