Sesat Hitung APBD | Lampung Post
2017 19 April
1511
Ilustrasi defisit. fajarsumatera.co.id

Sesat Hitung APBD

KEBIJAKAN Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang gencar membangun infrastruktur jalan di Kota Tapis Berseri sejatinya patut mendapat dukungan. Sebab, ketersediaan jalan memadai amat dibutuhkan warga kota. Jalan layak merupakan sarana vital.
Namun, pemenuhan infrastruktur jalan tak bisa dilakukan dengan membabi buta tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran. Apalah arti ketersediaan jalan layak manakala anggaran publik menjadi defisit bahkan mengakibatkan kebangkrutan daerah.
Karena itulah nafsu besar Pemkot Bandar Lampung untuk terus membangun jalan layang sebagai penunjang infrastruktur jalan di Kota Seribu Siger patut diredam. Terlebih, kebijakan kebablasan itu jelas sudah besar pasak daripada tiang.
Itu mengapa Pemkot mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp237 miliar. Utang itu jelas untuk memuluskan rencana Pemkot menambah flyover baru yang tentu saja membutuhkan pembiayaan tidak sedikit.
Utang kepada pihak ketiga ratusan miliar untuk membiayai pembangunan, sah-sah saja dan hal itu diatur dalam undang-undang. Tetapi utang pun memiliki syarat, yakni haruslah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pinjaman kepada pihak ketiga jika keuangan daerah defisit, syaratnya tidak boleh melampaui batas kumulatif defisit yang ditetapkan, sebesar 4% dan memenuhi syarat rasio kemampuan pengembalian utang (debt service coverage ratio).
Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah menetapkan defisit yang dibiayai pinjaman daerah sebesar 4,25% untuk kategori daerah berpendapatan tinggi.
Dengan perkiraan pendapatan APBD Kota Bandar Lampung sebesar Rp2,1 triliun, defisit yang dibiayai pinjaman hanya bisa di kisaran Rp89,25 miliar. Karena itulah rencana Pemkot berutang hingga Rp237 miliar tidak dapat dibenarkan. Itu namanya sesat hitung.
Belum lagi masih banyak utang Pemkot yang belum terbayarkan. Mulai dari utang sertifikasi guru dan tunjangan kinerja, program Bina Lingkungan Sekolah, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada rumah sakit, rekanan kontraktor, dan masih banyak lagi.
Tegas kita katakan, pinjaman daerah harus menganut asas transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta kehati-hatian. Kebijakan mengedepankan perimbangan keuangan akan mambawa kemajuan bukan kota megah, melainkan bangkrut dililit utang. n

BAGIKAN


REKOMENDASI