Tantangan Industri Sawit | Lampung Post
2017 20 April
1059
Kategori Nuansa
D. Widodo, wartawan Lampung Post. Lampost.co

Tantangan Industri Sawit

GEMPURAN terhadap industri sawit di Tanah Air tidak kunjung surut. Pekan lalu, Parlemen Uni Eropa mengesahkan report on palm oil and deforestation of rainforests (RPODR) dalam pemungutan suara di Strasbourg.
Perkebunan sawit di Indonesia dinilai masih menciptakan banyak masalah, mulai dari penggundulan hutan, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia. Dampak pengesahan dokumen tersebut, Parlemen Uni Eropa melarang Indonesia untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain. Sebelum RPODR disahkan, Prancis lebih dulu mengancam akan memberlakukan pajak progresif terhadap produk crude palm oil (CPO), termasuk dari Indonesia.
Itulah ketidakadilan dalam perdagangan dunia. Bahkan World Trade Organization pun sebenarnya cenderung tidak adil bagi negara-negara berkembang. Dikemas dalam bentuk apa pun, negara-negara maju selalu memaksakan kehendak untuk memojokkan negara berkembang. Negara-negara maju menuntut negara berkembang membuka pintu perdagangan seluas-luasnya untuk memasarkan produk mereka. Di sisi lain, ekspor dari negara berkembang cenderung dibatasi, baik melalui aturan tarif maupun standar baku mutu.
Ketika tarif dan unsur baku mutu sudah terpenuhi, negara-negara maju tetap berusaha dengan argumen lain untuk membatasi masuknya komoditas dari negara berkembang. Dokumen RPODR menjadi bukti tidak terbantahkan. Alasan penggundulan hutan, korupsi, pekerja anak-anak, dan pelanggaran HAM dijadikan argumen pembenar.
Tiba-tiba bangsa Eropa begitu peduli pada persoalan kemanusiaan yang tidak berhubungan langsung dengan persyaratan perdagangan. Sikap tersebut lebih mirip polisi moral.
Eropa sibuk mempersoalkan pembabatan hutan di negeri-negeri tropis karena mereka tidak lagi punya persoalan dengan hutan. Ya, karena hutan di negeri-negeri maju itu telah habis ditebangi nenek moyang mereka untuk dijadikan lahan pertanian.
Eropa menuntut negara-negara berkembang melestarikan hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Namun, bagaimana dengan jutaan hektare lahan pertanian dan peternakan di benua tersebut yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca?
Tidak dapat dipungkiri, ratifikasi RPODR merupakan upaya Eropa untuk memukul industri sawit yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa ini. Saat ini, perkebunan sawit Indonesia seluas 11,6 juta hektare dan 41% di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Nilai ekspor pada 2016 mencapai 18,1 miliar dolar AS atau setara dengan 10% APBN dengan tenaga kerja tidak kurang dari 16 juta orang.
Meskipun lebih mengarah ke kampanye hitam, tetap ada hikmah yang bisa dipetik dari RPODR. Semisal, soal kabut asap saat kemarau, juga soal penguasaan lahan. Rasanya tidak adil juga melihat investor sawit menguasai lahan seluas negara Singapura, tetapi ada ratusan ribu rakyat tinggal di rumah kontrakan yang terselip di gang-gang sempit. n

BAGIKAN


REKOMENDASI