Teror Pedagang Tradisional | Lampung Post
2017 18 April
1655
Pedagang Pasar Way Halim. Lampung Post/Umarudinsyah Mokoagow

Teror Pedagang Tradisional

PEMKOT Bandar Lampung kembali menata pasar tradisional. Pedagang Pasar Way Halim kini diminta untuk berpindah ke tempat penampungan sementara (TPS), tetapi tanpa kepastian kapan penyelesaian pembangunan pasar yang baru.

Pengelolaan Pasar Way Halim kini diambil alih Pemkot setelah masa berlaku sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kios di pasar setempat habis. Pemkot berencana menata kembali pasar dengan membagi bagian pasar basah dan kering.

Terkait hal itu pula, Pemkot juga akan menarik iuran Rp10 ribu per bulan untuk setiap meter persegi usaha pedagang di pasar tersebut. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No. 6/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Rencana Pemkot menuai penolakan pedagang setempat. Penolakan itu amatlah wajar karena pedagang khawatir proses pembangunan akan mengganggu proses jual beli yang telah ada. Hal itu pastilah berimbas pada meruginya para pedagang.

Keresahan pedagang juga makin beralasan lantaran trauma nasib rehab pasar lain di Bandar Lampung. Ambil contoh Pasar SMEP yang hingga kini tidak jelas juntrungan kelanjutan perbaikan pasar di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung, tersebut.

Kita tentu sepakat upaya Pemkot untuk terus meningkatkan fasilitas di pasar tradisional. Sehingga baik pedagang maupun pembeli nyaman berada di pasar. Namun, kebijakan yang sejatinya bertujuan baik itu harus dipersiapkan matang.

Pasar tradisional harus tetap hidup bahkan mampu bersaing dengan pasar modern. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53/2008 telah mengatur mengenai pemberdayaan pasar tradisional. Hal Ini menunjukkan kedudukan pasar tradisional sangatlah penting.

Dalam Permendag itu dinyatakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, baik sendiri maupun secara bersama-sama, memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

Pemerintah mempunyai kewajiban agar pasar tradisional beserta penghuninya tidak menjadi sejarah kenangan industri ritel di Indonesia. Namun, bukan berarti dalam menjalankan aturan itu justru membuat pedagang tradisional mati perlahan.

Rencana relokasi pasar seharusnya menjadi kabar baik bagi pedagang dan bukan menjadi teror. Persoalan yang terjadi di Pasar SMEP juga di Pasar Tugu yang hingga kini belum terselesaikan harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot. *

BAGIKAN


REKOMENDASI