Adat Lampung dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Eddy Rifai. (Lampost)


KORUPSI di Indonesia telah menjadi suatu budaya (corruption was away of life) merupakan masalah yang telah ada sejak masa Orde Lama dan Orde Baru, bahkan sampai dengan sekarang di era reformasi (Apolinario D Bruselas, 1998).

Pada masa Orde Lama terjadi korupsi karena pemerintahan dan sistem hukum yang ada masih belum sempurna untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, sedangkan pada masa Orde Baru, korupsi terkait dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistis, serta lemahnya pengawasan yang menimbulkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pejabat negara. Pada masa reformasi sekarang, korupsi merajalela sebagai akibat lemahnya pengawasan, sistem pengelolaan administrasi pemerintahan yang berpotensi korupsi, dan lemahnya penegakan hukum.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan persoalan mudah dengan hanya memperbaiki hukum atau penegakan hukumnya. Sebab, sebagaimana halnya dengan kejahatan-kejahatan white collar lainnya, terdapat banyak kendala dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, antara lain (1) kejahatan sulit dilihat (low visibility), (2) kejahatan sangat kompleks (complexity), dan (3) penyebaran pertanggungjawaban (diffusion of responsibility). Kemudian, (4) penyebaran korban yang luas (diffusion of victimization), (5) kendala pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution), (6) peraturan yang tidak jelas (ambiguos laws), dan (7) ambiguitas pelaku tindak pidana (Muladi, 1993).

Korupsi sebagai suatu budaya yang menonjol adalah korupsi terstruktur, misalnya, seperti banyak kasus pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di banyak kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Pengungkapan korupsi di beberapa provinsi atau kabupaten/kota hanyalah mengikis puncak gunung es karena korupsi hampir menjangkiti semua sektor pemerintahan.

Hal itu terkait perilaku korup dengan teori hukum kesepadanan korupsi yang menyatakan meningkatnya jabatan, kekuasaan dan wewenang seseorang tanpa adanya pengawasan yang memadai akan meningkatkan pula kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi (Roeslan Saleh, 2001).

Sudah menjadi rahasia umum untuk mendapatkan proyek pemerintah harus menyetor terlebih dulu dana yang berkisar 20%—30%, berurusan dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan juga harus membayar sejumlah uang. Begitu pula korupsi terjadi dalam pengurusan perizinan pada instansi-instansi pemerintah. Korupsi di kalangan eksekutif-legislatif adalah dengan melakukan mark-up anggaran yang pelaksanaannya eksekutif dan sisa dananya dibagikan kepada legislatif.
Persoalan-persoalan pembangunan pada negara-negara Eropa Timur dan negara-negara berkembang di Afrika dan Asia yang telah membebaskan dirinya dari komunisme dan pemerintahan militerisme adalah adanya fenomena korupsi yang telah membudaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekalipun negara-negara tersebut banyak menerima bantuan keuangan dari lembaga-lembaga donor, tetapi perkembangan pembangunan berjalan lambat, bahkan banyak bantuan asing yang dikorupsi.
Strategi yang kemudian dikembangkan pada negara-negara tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance), dalam hal mana ternyata negara-negara yang menerapkan good governance dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Upaya untuk mewujudkan good governance dilakukan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUTPK), Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi PBB Antikorupsi 2003).
Tetapi, persoalannya tidak hanya pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan korupsi dan aparat penegak hukumnya, melainkan juga menyangkut penyempurnaan sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan, sistem pelayanan publik, dan sistem pengawasan yang dapat secara efektif mencegah korupsi. Sampai dengan sekarang masih banyak kelemahan yang terdapat dalam administrasi pemerintahan negara, pelayanan publik, dan pengawasan baik dari segi peraturan perundang-undangannya, sumber daya manusia, sarana dan prasarananya.
Adanya pelbagai kendala dalam upaya mewujudkan good governance ini sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi. Bahkan, apabila lembaga penegak hukum sendiri kurang dapat menyelenggarakan good governance sebagaimana mestinya, lembaga itu akan menjadi lembaga yang korup pula. Hal demikian akan menyulitkan pemberantasan korupsi. Seperti pepatah yang menyatakan “Tidak mungkin mencuci piring yang kotor apabila air yang digunakan adalah air kotor pula”.
Hukum Adat dan Keadilan
Mengenai hukum adat telah mengenal konsep keadilan resotratif dalam pengenaan sanksi-sanksi adat, antara lain sanksi ganti rugi, upacara adat, dan saksi adat lainnya. Tujuan hukum Indonesia adalah, ”Agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu warga negara dan atau penduduk Indonesia diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila, dengan demikian tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang.” (Supomo, 1987)
Penyelesaian perkara dengan pendekatan hukum adat antara pelaku, korban, masyarakat, dan tokoh masyarakat dapat lebih memberikan rasa keadilan di masyarakat. Dalam konsep keadilan restoratif dalam masyarakat tradisional di Indonesia penyelenggaraan peradilan pun adalah milik bersama. Kepentingan adat secara keseluruhan adalah yang paling penting, di mana jika kepentingan adat menginginkan kehidupan yang selaras, keseimbangan hubungan antarmanusia dengan kekuatan alam dan harta benda harus dipertahankan.
Dengan demikian, tindak pidana bukan pelanggaran terhadap individu, melainkan pelanggaran terhadap keseimbangan masyarakat. Secara konsep, setiap terjadi gangguan keseimbangan harus dipulihkan dengan membayar sejumlah uang atau sebagian harta kepada pihak yang dirugikan. Kegiatan menyeimbangkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu tersebut tidak lain merupakan upaya yang bersifat pemulihan (restorative), di mana istilah tersebut kemudian berkembang menjadi keadilan restoratif.
Hukum adat walaupun bukan merupakan hukum positif, tetapi sangat berpengaruh pada hukum positif di Indonesia, dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” dan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ”Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
Hukum adat Lampung dapat berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Falsafah hidup masyarakat Lampung dikenal dengan sebutan piil pesenggiri. Piil pesenggiri merupakan tatanan moral yang merupakan pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. Falsafah hidup orang Lampung sejak terbentuk dan tertatanya masyarakat adat adalah piil pesenggiri. Piil (fiil= Arab) artinya perilaku dan pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban.
Piil pesenggiri merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat, dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji. Piil pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran juluk-adek yang disandang, semangat nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambaiyan dalam tatanan norma Titie Gemattei (Abdul Syani, 2016).

Tatanan masyarakat Lampung, kesatuan masyarakat terkecil adalah menyanak (keluarga) yang terdiri dari ayah, ibu (ibu-ibu), anak laki laki, anak perempuan yang belum berkeluarga, anak angkat, anak akuan, dan kadang-kadang juga kakek atau nenek yang ikut dalam menyanak. Setiap menyanak berada di bawah pimpinan ayah didampingi ibu (istri tertua) sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Apabila sudah wafat, kedudukannya digantikan oleh anak punyimbang.
Dalam aturan adat Lampung, punyimbang atau sebatin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada termasuk pula masalah-masalah hukum dan konflik sosial. Misalnya dalam penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat lebih efektif dilakukan punyimbang dan anggota masyarakatnya dengan melaksanakan hippun pekon (rembuk pekon).

Korupsi tumbuh subur karena aspek sosial dan budaya yang memandang bahwa korupsi menjadi suatu hal yang lazim. Lingkungan pergaulan masyarakat sangat mempengaruhi kebiasaan yang lambat laun berubah menjadi budaya masyarakat. Apabila korupsi membudaya, sekeras pencegahan sampai pemidanaan tindak korupsi tidak akan berjalan efektif. Dengan demikian, perlu sebuah pendidikan karakter yang berdasarkan asas budaya adat untuk meminimalisir budaya korupsi. Penulis dengan ini mengusulkan penguatan kembali karakter adat piil pesenggiri. Dengan demikian, apabila masyarakat Lampung menerapkan adat istiadat berdasarkan falsafah piil pesenggiri, akan dapat berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. n