Bola Salju Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memibidik para koruptor. (ilustrasi)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Sebab, sang Bupati ditengarai menghalangi pemeriksaan dan meneror sejumlah saksi kasus gratifikasi APBD kabupaten tersebut.

Lembaga pemberantas korupsi itu menahan Bambang untuk 20 hari pertama, setelah diperiksa untuk kedua kalinya di Gedung KPK, Jakarta. Bambang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, di Pomdan Jaya Guntur.

Kita mengapresiasi langkah maju lembaga antirasywah itu dalam menuntaskan perkara suap perubahan nilai KUA-PPAS pada APBD Tanggamus 2016 kepada DPRD Kabupaten Tanggamus.

Pengungkapan kasus gratifikasi ini terbilang tidak mudah. Pengungkapan kasus ini dikatakan tidak mudah karena KPK sempat kewalahan, mengingat dari 13 anggota DPRD Tanggamus, sekarang tinggal delapan orang yang konsisten atas laporannya.

Langkah mengejutkan KPK di penghujung tahun ini tentu memiliki makna penting. Sesulit apa pun pengungkapan dugaan kasus korupsi jika dilaksanakan secara serius dangan sungguh sungguh tentu membuahkan hasil sebagaimana harapan publik.

Oleh karena itu, publik Lampung pun berharap kemajuan penanganan kasus gratifikasi di Tanggamus dapat menjadi pintu masuk dari bergulirnya bola salju penuntasan kasus korupsi lainnya di Sai Bumi Ruwa Jurai oleh aparat penegak hukum.

Kasus reklamasi Teluk Lampung adalah contoh nyata perkara yang ditunggu progresnya oleh publik. Saat awal muncul kasus itu, aparat hukum gencar melakukan penyelidikan tetapi belakangan aparat hanya diam tanpa ada kejelasan lanjutan.

Penyidik Satgassus Pidsus Kejakgung telah memeriksa delapan pejabat Pemkot Bandar Lampung, yaitu Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Kepala Bagian Hukum Setkot Bandar Lampung, Asisten I Bidang Pemerintahan, dan Kepala BPLH.

Selain itu, kepala BPKAD, kabag pemerintahan, kepala Bappeda, dan Wali Kota Herman HN sendiri sudah dua kali diperiksa. Usai pemeriksaan tersebut, hingga kini perkara itu belum memiliki perkembangan. Amat wajar jika publik mempertanyakan kelanjutan kasus ini.

Kasus lain yang juga menunggu penuntasan ialah dana pembangunan Pasar SMEP, madeknya aliran dana sertifikasi ribuan guru di Bandar Lampung. Saat ini Polda Lampung telah berkoordinasi dengan BPK untuk mengaudit forensik terkait pengungkapan kasus tersebut. Baik guru yang tertunda sertifikasinya maupun masyarakat tentu berharap kasus ini menjadi terang benderang.

Momen Hari Antikorupsi Sedunia ke-10 pada 9 Desember 2016, harus menjadi momentum penegak hukum tuntaskan berbagai kasus korupsi. Aparat juga tidak melakukan tebang pilih. Apalagi bermain kasus agar harta tersangka bisa berpindah ke kocek aparat.

Tidak bisa tidak, komitmen, tekad, dan kemauan memberantas korupsi harus serius dilaksanakan. Untuk menjadikan negara ini bersih, semangat berperang melawan korupsi harus terus dikobarkan. Jangan pernah berkata menyerah terhadap korupsi. *