Jamkeskot Rawan Korupsi

Jaminan kesehatan kota yang tak sinergi dengan BPJS kesehatan diindikasi rawan korupsi. (Ilustrasi/Lampost)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang pengelolaannya dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pengintegrasian itu bukan perkara remeh temeh, melainkan dengan landasan hukum kuat, yakni UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Rekomendasi Mendagri No. 440/3890/SJ 19 Oktober 2016 meminta sejumlah daerah, termasuk Bandar Lampung, segera menghapus Jamkesda. Sebab, Bumi Tapis Berseri itu termasuk salah satu kota yang tidak ikut serta dalam program BPJS di Indonesia.

Karena itu, amat wajar jika banyak pihak, termasuk DPRD Kota Bandar Lampung, menyayangkan kebijakan pemerintah kota berkukuh menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) sekaligus mengabaikan instruksi Kemendagri.

Sikap abai itu perkara serius. Sebab, dasar instruksi Kemendagri adalah undang-undang. Mengabaikan instruksi itu sama artinya mengabaikan undang-undang yang seharusnya ditegakkan setiap pemerintah daerah (pemda) tanpa terkecuali Pemkot Bandar Lampung.

Indonesia negara hukum. Segenap warga negara beserta pemerintahannya harus taat terhadap segala aturan hukum. Bagaimana mungkin masyarakat memiliki kesadaran hukum manakala pemda justru memberikan keteladanan buruk atas hukum.

BPJS Watch menilai kebersertaan pemda terhadap BPJS Kesehatan bukan hanya soal perkara taat hukum, melainkan juga upaya penting memberantas praktik korupsi dana kesehatan yang kerap terjadi di daerah-daerah.

Lembaga pengawas pelaksanaan program BPJS itu menilai saat Jamkesda belum terintegrasi ke BPJS berarti pemda masih mengelola uang APBD. Di sinilah potensi korupsi terjadi. Aparat penegak hukum tak elok membiarkan praktik korupsi ini.

Jika sudah terintegrasi, praktik korupsi yang amat besar itu dapat diminimalisasi sebab pembayaran Jamkesda melalui BPJS. Dengan begitu, yang melakukan pembayaran klaim layanan kesehatan bukan lagi Dinas Kesehatan, melainkan BPJS.

Terintegrasinya Jamkeskot Bandar Lampung ke BPJS Kesehatan kelak justru memudahkan Pemkot menjaga anggaran kesehatannya dari perilaku korup. Lah, yang sudah terintegrasi saja masih dikorup, apalagi anggaran kesehatan yang tidak terintegrasi sama sekali. Tabiat busuk itu terus terjadi. *