Anggota Dewan tanpa Kehormatan

Ilustrasi. Dok. Lampung Post

PEMBANGUNAN adalah upaya memajukan daerah, mengembangkan perekonomian, dan menyejahterakan rakyat. Proses pembangunan suatu daerah memerlukan kontribusi banyak pihak.
Karena itu, pembangunan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab semua pihak. Rakyat secara swadaya, dunia usaha secara swakelola membangun, dan pemerintah daerah secara kolektif juga membangun.
Namun, apa jadinya jika salah satu pihak berbuat lacur alias mangkir dari tanggung jawab kolektif itu. Di Kabupaten Tanggamus, DPRD selaku perpanjangan dari rakyat malah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mau membahas APBD 2017.
Dari total 45 anggota, hanya separuh kurang yang hadir sehingga tidak pernah kuorum meski rapat paripurna sudah empat kali digelar dan diwarnai kericuhan. Ini tentu menjadi sejarah buruk performa DPRD Tanggamus.
Padahal, pembangunan daerah tecermin pada APBD. APBD memuat semua hal yang akan dilakukan dan berapa banyak biayanya. Masalahnya, ketika APBD terhambat, maka terganggulah pembangunan daerah.
Tertundanya pengesahan APBD tersebut berdampak buruk. Seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan serta dana hibah bagi pemerintahan desa terhambat, bahkan terancam tidak dilaksanakan.
Penundaan itu berdampak amat fatal, mengancam alokasi dana desa Tanggamus 2017 Rp83 miliar untuk 299 desa/pekon. Menyebabkan para pegawai tidak gajian. Dana alokasi umum juga bakal dipotong Pemerintah Pusat sebesar 25% setiap bulan.
Demokratisasi telah meningkatkan dinamika politik. Namun, sangat disayangkan bila hal itu memicu sentimen kepentingan dan kelompok. Lebih parahnya lagi, rakyat yang tidak tahu-menahu menjadi korban sentimen politik oknum DPRD Tanggamus.
Publik bangga manakala DPRD dan Pemkab berdebat sengit soal struktur APBD menyangkut alokasi dana dan program prorakyat. Namun, yang terjadi di Tanggamus, perdebatan itu semata-mata karena politik.
Seruan dewan pimpinan wilayah (DPW) partai politik di Lampung agar kadernya di DPRD Tanggamus menunaikan tugas patut kita tunggu. Apakah imbauan itu benar-benar menjadi kendali para legislator di Tanggamus ataukah hanya seruan ompong belaka.
Rakyat juga harus mengevaluasi nama-nama anggota Dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna, berikut partai politik yang menaungi. Sebab, dalam sistem demokrasi perwakilan, rakyat adalah hakim bagi legislator tidak amanah.
Tanggamus memiliki waktu hingga 20 Desember untuk mengesahkan APBD 2017 agar tidak terkena sanksi penundaan atau bahkan pengurangan dana dari pusat. Bila masih tertunda juga, masih pantaskah legislator mangkir itu disebut Dewan yang terhormat? n