APBD 2017 Lampung Timur Defisit Rp40 Miliar

Ilustrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dok. Lampost.co

SUKADANA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten lampung timur (Lamtim) tahun 2017 akhirnya disahkan pada akhir Desember 2016. Paripurna pengesahan APBD 2017 berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Lamtim, Rabu (28/12/2016).
Apresiasi disampaikan kepada segenap jajaran legislatif yang telah melakukan mekanisme pembahasan bersama Jajaran Eksekutif, hingga tahap finalisasi Rancangan APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017. "Kami sangat berbangga atas komitmen pada pembahasan yang berpedoman pada KUA-PPAS," kata Bupati lamtim Chusnunia Chalim.
Sementara itu, wacana-wacana yang berkembang dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun 2017 di luar KUA-PPAS dapat disikapi dengan bijaksana dan sekaligus menjadi substansi untuk dapat dimasukkan proses evaluasi Raperda tentang APBD oleh Gubernur Lampung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 111 Ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan bupati/wali kota paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi sehingga nantinya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, serta memberi keberkahan terhadap masyarakat Kabupaten lamtim.
Sebagaimana diketahui tentang substansi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu mulai dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
"Pada sisi pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,5 triliun," tukas Nunik.
Ia menjelaskan pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp121,1 miliar, dana perimbangan Rp1,1 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp261,5 miliar. Pada sisi belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,1 triliun, belanja langsung Rp447 miliar.
"Dengan demikian pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 mengalami defisit Rp40 miliar yang secara keseluruhan akan ditutupi dengan perkiraan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran 2016. Penerimaan pembiayaan yang direncanakan dari SiLPA tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp40 miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada atau nol rupiah," tutup Chusnunia.