APBD Asal Patok

APBD. tangselpos.co.id

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dana untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat yang bersumber pada Pemerintah Pusat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat terang benderang menyatakan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa satu tahun.

Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah harus bisa memperhitungkan APBD secara akuntabel dan proporsional. Artinya, target yang dipatok disesuaikan pendapatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Untuk itu, sejumlah tingkatan pembahasan APBD menjadi cermat apabila dievaluasi berjenjang dari pemerintahan satu tingkat di atasnya, dalam hal ini evaluasi APBD kabupaten/kota dilakukan pemerintah provinsi (pemprov).

Anehnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih nekat menetapkan target yang sangat jauh dari realisasi tahun sebelumnya. Padahal, Pemprov Lampung mewanti-wanti APBD Kota Tapis Berseri itu besar pasak daripada tiang.

Target yang dipatok dalam APBD 2017 untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp779 miliar atau lebih besar dari target PAD 2016 Rp689 miliar. Sementara realisasi PAD 2016 pun capaiannya tidak signifikan, hanya Rp482,3 miliar atau 69%.

Target pada 2016 itu pun sangat jauh dari capaian PAD 2015, yakni Rp400 miliar, dan pada 2014 hanya Rp360 miliar. Dilihat dari tren pencapaian PAD, peningkatan target PAD 2017 sangatlah tinggi dibanding pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Wajar jika Pemprov mengembalikan APBD Kota Bandar Lampung 2017 yang amburadul itu. Terlebih, Pemprov adalah wakil Pemerintah Pusat dalam evaluasi dasar pengelolaan keuangan yang telah disahkan Pemkot dan DPRD. Pemprov pun memberikan tenggat sepekan kepada Pemkot untuk memperbaikinya sesuai rekomendasi yang telah diberikan.

Evaluasi Pemprov terkait PAD yang dinilai ditinggi-tinggikan itu sangat beralasan. Target tinggi itu membuat APBD tidak sehat atau defisit. Sebab, belanja dan pendapatan harus jelas, setiap angka yang tetapkan harus diberikan argumentasinya.

Sangat kita tegaskan, target yang terlalu tinggi itu menimbulkan indikasi APBD yang tidak akuntabel dan proporsional setelah dilihat selama tiga tahun terakhir. Boleh saja menetapkan target pendapatan, tapi harus juga melihat potensi dan tren pencapaian tahun sebelumnya. Pemkot jangan asal mematok target PAD, tapi menjadi beban rakyat. *