Aroma Suap Mutasi Pejabat

Ilustrasi usap mutasi pejabat. makassartoday.com

MEMASUKI tahun 2017, hampir seluruh pemerintah daerah merombak struktur jabatan secara besar-besaran. Perombakan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
Di Lampung, perombakan berlangsung di Pemerintah Provinsi serta sejumlah daerah, antara lain Pringsewu, Mesuji, Lampung Timur, Way Kanan, dan Lampung Utara. Kemudian disusul Metro, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung.
Di Pemprov Lampung, ada delapan jabatan eselon II dilikuidasi. Sedangkan untuk eselon III, ada 90 jabatan eselon III yang bakal dihapus. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten/kota.
Perampingan jabatan harus dimaknai sebagai upaya efisiensi, baik dari segi administrasi maupun anggaran. Memang, selama ini birokrasi terlalu gemuk sehingga lamban bergerak. Banyak pejabat tetapi minim kinerja karena terlalu banyak sekat-sekat administrasi birokrasi.
Situasi tersebut cenderung boros karena setiap jabatan mengandung konsekuensi anggaran. Negara harus memberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Sebagai contoh, untuk pejabat eselon II-A setiap bulan pemerintah mengeluarkan anggaran Rp3,25 juta, sedangkan eselon II-B Rp2,02 juta. Sementara tunjangan jabatan untuk pejabat eselon III-A sebesar Rp1,26 juta dan eselon III-B Rp980 ribu.
Perampingan jabatan struktural juga akan mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja sebaik-baiknya. Pesan lain yang ingin disampaikan adalah untuk meraih posisi sebagai pejabat dengan segala privilesenya harus dilakukan dengan kerja keras. Tidak mudah menjadi pejabat publik. Mereka adalah orang-orang pilihan yang teruji dalam hal prestasi dan integritas.
Kita berharap penentuan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara kemampuan maupun moral. Seleksi pejabat harus melalui mekanisme kepegawaian yang baku karena setiap pos jabatan memiliki ukuran dan akuntabilitasnya sendiri. Jika dilakukan berdasarkan unsur suka dan tidak suka atau berdasar pada kepentingan bisnis, yang terjadi adalah suap-menyuap.
Komisi ASN mengungkapkan uang hasil jual beli jabatan di pemerintahan selama 2016 mencapai Rp35 triliun. Selain itu, dari 24 kementerian, 39 lembaga pemerintah nonkementerian, 78 lembaga nonstruktural, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota, 57% di antaranya belum melakukan seleksi jabatan secara terbuka. Aroma suap selalu merebak setiap ada mutasi pejabat.
Kasus inilah yang sedang membelit Bupati Klaten Sri Hartini. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sri Hartini berikut barang bukti uang tunai Rp2 miliar yang diduga suap untuk pengisian sejumlah pos jabatan di Pemkab Klaten.
Hal terpenting, perombakan jabatan hendaknya akan mendongkrak kinerja birokrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tugas utama birokrat antara lain memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. n