Asas Tunggal

Pancasila. dok.lampost.co

SEJAK mahasiswa dan tokoh reformasi meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru tahun 1998 hingga kini, negeri ini tak banyak membawa perubahan untuk menyejahterakan anak bangsa. Negeri ini dicekam kerusuhan berbau suku, agama, ras di banyak daerah.

Iklim kebebasan disalahgunakan. Sering dijumpai, kita sibuk saling sikat dan sikut, sementara persaingan global kian hebat menghantam Indonesia, baik dari dalam dan luar negeri.

Bangsa ini sudah terlena. Jika mengarah kepada perpecahan dan merusak bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bangsa ini harus berada dalam tekanan otoriter agar bisa menjadi negeri yang tertib, hidup rukun, tenang, dan damai. Sejarah mencatat, Indonesia dibangun dari perbedaan mulai dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga Proklamasi 17 Agustus 1945.

Menyatukan perbedaan untuk kepentingan negara, nyata-nyata tergambar pada tahun 1945. Ketika panitia kecil beranggota sembilan orang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merumuskan Mukadimah Hukum Dasar atau lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dialog panjang dan melelahkan agar Piagam Jakarta itu bisa mengakomodasi semua elemen anak bangsa dari Sabang sampai Pulau Rote.

Sebelum mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, ditemui utusan dari Indonesia bagian timur. Mereka mengusulkan agar alinea keempat Pancasila, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak, rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari Indonesia.

Setelah mendapat masukan itu, tokoh proklamator menyampaikannya dalam sidang pleno PPKI, terkhusus kepada anggota tokoh Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, dan Teuku Muh Hasan. Bung Hatta meyakinkan usulan itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, mereka secara ikhlas mencoret kalimat tersebut dan diganti dengan “Yang Maha Esa” hingga akhirnya menjadi Pancasila seperti sekarang ini.

Sikap kesatria tokoh Islam saat itu sangat dihargai. Karena Pancasila bukan sebagai agama, melainkan ideologi bangsa dan negara. Pancasila juga menuntut kerukunan beragama. Kini, itu jauh dari kenyataan. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalaupun pendiri bangsa ini masih hidup, mereka menangis melihat kondisi Indonesia sekarang ini.

Kini terasa tak ada lagi toleransi, terjadi konflik antaretnis di banyak tempat, sumber daya alam tak lagi menyejahterakan rakyat, tapi dikuras koruptor. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dalam Kongres Pancasila IV di Yogyakarta berucap Pancasila disandera politik kekuasaan. “Nilai Pancasila dikhianati tanpa rasa malu. Seperti hukum dan aparat penegak hukum tak berfungsi," tutur Syafii, yang akrab disapa Buya. ***

Indonesia kini sudah jauh meninggalkan Pancasila. Buktinya? Terasa anak bangsa sangat rentan perpecahan. Ketidakadilan, pemaksaan kehendak – tak lagi dimusyawarahkan. Indonesia sekarang menghadapi problem besar. Korupsi makin merajalela. Hukum dimanipulasi. Hukum bukan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, melainkan untuk melindungi penjahat dan koruptor, terorisme, dan narkoba.

Menyikapi hal itu, dalam kurun waktu dua pekan ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siradj meminta pemerintah membubarkan organisasi yang menolak dan bertentangan dengan Pancasila, UUD‘45, Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gayung pun bersambut. Mendagri Tjahjo Kumolo bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, serta Badan Intelijen Negara (BIN) mengantisipasi pergerakan organisasi anti-Pancasila. Bahkan dengan tegas Kemendagri akan mengusir organisasi itu dari bumi Indonesia, jika tidak senapas dengan Pancasila. Karena berpotensi membahayakan kedaulatan negara dan NKRI. Langkah antisipasi itu, kini pemerintah akan merevisi UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Tentunya langkah-langkah secara cepat untuk menyelesaikan persoalan itu. Seandainya ada ormas yang lantang dan menantang menyatakan anti-Pancasila, silakan pergi dari Indonesia," tegas Tjahjo.

Bangsa ini pernah gaduh di era Orde Baru, ketika Pak Harto menginstruksikan kepada semua elemen bangsa agar ormas, termasuk partai politik, berasaskan tunggal Pancasila sesuai UU No. 8/1985 juga tentang Ormas.

Denyut kegaduhan itu dialami Pelajar Islam Indonesia (PII). Organisasi pelajar itu memiliki sejarah harum di masa lalu. Akibat dari gagasan asas tunggal Pancasila menjadikan PII berjuang di bawah tanah.

Tahun 1985, PII merencanakan kongres menolak Pancasila sebagai asas. Sejak itu pula, PII dijadikan organisasi ilegal. Tak semudah membalikkan telapak tangan supaya anak bangsa menerima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga pecah menjadi dua kelompok pascakongres di Padang tahun 1986. HMI Dipo 16 menerima Pancasila sebagai asas. Sedangkan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) menolak Pancasila sebagai asas tunggal.

Di Kongres Padang itulah, puncaknya HMI dan alumni terbelah. Jujur harus kita katakan, perbedaan pandangan saat itu, bagaimana melihat Pancasila sebagai ideologi negara sama dengan ideologi agama atau sebaliknya.

Anda pernah terbaca kalimat; piye kabare, enak di zamanku toh! Tulisan itu banyak terlihat di mobil, truk—dilengkapi foto Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Pesan itu mengisyaratkan betapa aman dan damainya negeri ini jika dibandingkan saat itu.

Tapi tidak pulalah negeri ini kembali ke masa lalu. Keterbukaan dan demokratisasi sudah terbangun pascareformasi. Yang jelas, Pak Harto sudah berhasil menata negara sehingga disegani oleh bangsa lain—sama seperti Bung Karno ketika mendirikan Indonesia. ***