2013-07-10 08:58:00
Asuransi Tani Diatur Peraturan Menteri

JAKARTA (Lampost.Co): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Herman Khaeron, menuturkan, dari sisi teknis asuransi yang tercakup dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) bakal diatur dalam peraturan menteri.

Namun, dalam UU PPP ini sudah jelas bahwa usaha tani harus dilindungi asuransi. "Dalam peraturan menteri hanya butuh tata cara yang tidak diatur secara rinci dalam UU seperti luasan lahan yang diasuransikan," ujar Herman pada kesempatan yang sama.

Herman juga sempat menyinggung mengenai Lembaga Perbankan yang tercantum dalam Pasal 84-87 UU PPP. Menurut Herman, dalam UU PPP ini mengamanatkan bahwa pemerintah menugasi BUMN atau BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani. "Bisa saja seperti BRI membentuk unit usaha pertanian untuk membantu akses pembiayaan usaha tani," tukasnya. MTVN/L-2

komentar facebook