2013-06-05 17:32:00
BANDAR LAMPUNG: Kesalahan SPPT karena Peta Blok Tak Sinkron

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung menyatakan kesalahan pencetakan jumlah nilai PBB dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) disebabkan kesalahan rekapitulasi zona nilai tanah atau peta blok.

Kepala Dispenda Kota Bandar Lampung Yusran Effendi mengatakan pihaknya menentukan besaran nilai PBB di SPPT yang nantinya akan muncul pada surat tanda terima setoran (STTS) berdasarkan peta blok tersebut. Namun, dia mengaku sering terjadi kekeliruan dalam merekapitulasi zona nilai tanah tersebut.

"Ya itu karena zonasi-zonasinya yang keliru. Sistem map info atau peta blok tidak sinkron, jadi antara analisis dan rekapitulasi ada kesalahan," kata Yusran, Selasa (4-6), di ruang kerjanya.

Dia mencontohkan tanah atau nilai jual tanah di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Rawalaut, terbilang tinggi. Ini disebabkan wilayah tersebut masuk dan dekat dengan zonasi jalan protokol, yakni di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian ada lagi nilai jual tanah yang tinggi, seperti di Gang Jangkung, Gedongair, karena wilayah itu masuk zonasi Jalan Samratulangi.

Akibatnya, kedua wilayah tersebut nilai objek pajaknya tinggi. Padahal, dua lokasi itu termasuk jalan lingkungan dengan nilai objek pajak terbilang rendah. "Ini kekeliruan kami dalam merekapnya karena dua wilayah itu dekat dengan zonasi yang nilai jualnya tinggi. Seharusnya tidak seperti itu," kata dia.

Zonasi Dibuat DJP
Saat ini, lanjut Yusran, pihaknya sedang menunggu laporan dari sejumlah kelurahan dan kecamatan terkait adanya laporan dari warga atau wajib pajak yang nilai pajaknya tak sesuai zonasi. "Di wilayah Rajabasa, infonya masih ada kesalahan zonasi yang berujung pada nilai PBB-nya tak sesuai. Kami masih menunggu laporan dari Kecamatan Rajabasa," kata dia.

Selain Kecamatan Rajabasa, pihaknya masih menunggu laporan dari kecamatan lainnya apabila ada kekeliruan dalam penentuan besaran nilai pajak ini yang dikeluhkan wajib pajak.
Dia menambahkan banyaknya kesalahan penentuan besaran nilai pajak berdasarkan peta blok ini karena peta blok dengan zonasi-zonasi tertentu masih dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Perwakilan Lampung-Bengkulu.

"Yang membuat peta blok ini masih DJP dan memang masih ada kesalahan input data. Bisa jadi kami juga melakukan kekeliruan dalam menganalisis, ini human error. Namun, ke depan kami akan perbaiki kekeliruan ini," kata dia.

Karena itu, dia mengimbau selain kecamatan, pihak kelurahan juga harus proaktif dalam laporan atas kekeliruan ini dari wajib pajak. Apalagi sebagian besar, sekitar 500 kesalahan pencetakan di SPPT itu, diketahui atas laporan kelurahan mendapat keluhan warganya.
Dia juga mengimbau wajib pajak untuk mengajukan keringanan atasu besaran nilai pajak sesuai golongan. (MG5/K-1)

komentar facebook