2012-12-06 11:55:00
BANDAR LAMPUNG: Pemerintah Kekurangan Dana Bayar Sertifikasi Guru

BANDAR LAMPUNG (Lampost.CO): Pemerintah kekurangan dana untuk membayar tunjangan sertifikasi guru. Karena itu pencairannya kerap terlambat, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh provinsi di Indonesia.

"Dana yang dimiliki negara sangat terbatas. Makanya pencairan tunjangan sertifikasi dari APBN bukan berdasarkan jumlah kuota, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara," kata Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Sukarma Wijaya, menanggapi keluhan guru terkait sering terlambatnya pembayaran tunjangan sertifikasi pada acara sosialisasi sertifikasi guru di SMPN 16 Bandar Lampung, kemarin (5-12).

Menurut dia, tunjangan sertifikasi bukan gaji sehingga pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan negara. "Berbeda dengan gaji yang sudah dianggarkan di APBN. Tunjangan hanya berupa reward," ujar Sukarma.

Sukarma memerinci kebutuhan dana untuk sertifikasi guru PNS selama setahun di Bandar Lampung saja mencapai Rp182 miliar. Kebutuhan tersebut sesuai dengan kuota guru yang telah disertifikasi.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012, dana yang digelontorkan oleh pusat untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Bandar Lampung hanya Rp160 miliar. Dana ini disalurkan secara triwulan Rp40 miliar dengan kebutuhan per bulan Rp15 miliar.

Seluruh dana yang sudah dikeluarkan pada 2012 adalah Rp160 miliar, dengan demikian jumlah kekurangan anggaran 2012 mencapai Rp21 miliar.

"Jadi jika ada kekurangan tunjangan sertifikasi, bukan disebabkan oleh dinas yang menahan dana, melainkan dana yang diberikan oleh pusat tidak mencukupi. Haram hukumnya bagi siapa pun yang memotong dana tunjangan sertifikasi guru," kata Sukarma mengutip perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Bandar Lampung Khairul Athar menyebutkan jumlah guru PNS dari TK—SMA di Bandar Lampung yang sudah tersertifikasi sebanyak 4.487 orang, 234 orang di antaranya baru saja mendapatkan SK Dirjen Peningkatan Mutu, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas sehingga tunjangan sertifikasi yang diterima baru 2 bulan selama 2012 ini. Sementara lainnya telah menerima tunjangan untuk 11 bulan.

"Kekurangan pembayaran selama satu bulan bagi 4.253 orang dan sepuluh bulan untuk 234 orang tersebut akan carry over atau diusulkan kembali di tahun 2013 dan kemungkinan baru bisa diterima pada 2014," kata dia.

Bawa Persoalan ke Pusat
Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) berencana membawa persoalan kerap terlambat dan tidak penuhnya pembayaran tunjangan sertifikasi oleh pemerintah daerah tersebut kepada Menteri Keuangan dan Komisi X DPR.

"Masalah yang terjadi dalam pencairan tunjangan profesi guru tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi sudah berlaku luas di berbagai daerah. Hal ini tak bisa dibiarkan terus-menerus karena bertentangan dengan semangat Undang-Undang Guru dan Dosen," ujar Sekretaris Umum Forum Martabat Guru Independen Lampung Hadi Aspirin kemarin.

Hadi menuturkan kunjungan langsung ke Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti mekanisme alur pencairan dana sertifikasi. Dengan demikian, FGII dapat mengonfrontasi secara langsung berbagai alasan yang dikemukakan pemerintah daerah terkait tertundanya pencairan tunjangan.

"Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten/kota kerap beralibi jika tunjangan sertifikasi terlambat dikirim Pemerintah Pusat. Atau jika sudah dikirim pun jumlahnya tak sesuai dengan jumlah guru yang semestinya mendapatkan tunjangan. Sehingga agar semuanya kebagian akibatnya jumlah tunjangan tak penuh 12 bulan," kata Hadi.

Jika ternyata alasan yang selama ini dilontarkan pemda tidak sesuai dengan kenyataan di pusat, lanjut Hadi, Pemerintah Pusat harus bertindak tegas kepada pemda yang kerap menghambat pencairan tunjangan sertifikasi guru. (MG4/MG1/S-1)

komentar facebook