2013-06-13 10:23:00
Bappeda Susun Renstra Kawasan Pesisir

KALIANDA (Lampost.co): Untuk mendukung program pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamsel mulai menyusun rencana strategis dan zonasi kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil di kabupaten itu. Penyusunan ini dilakukan untuk rencana pembanguan 20 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Bappeda setempat Mulyadin di ruang kerjanya, Rabu (12-6). "Dalam penyusunan renstra dan zonasi kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tentunya harus melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat Lamsel. Ini dilakukan agar semuanya jelas sehingga perlu adanya realita di masyarakat," ujar dia, kemarin.

Menurut Mulyadin, dalam penyusunan renstra dan zonasi kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan tujuh kecamatan meliputi Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Sragi, Sidomulyo, dan Katibung.

Dari dokumen yang telah disusun ini, nanti menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan pembangunan, sehingga tidak terjadi klaim dari masyarakat.

"Oleh karena itu, dari dokumen yang akan kami susun ini bisa menentukan wilayah yang bisa dikembangkan dalam pembangunan, misalnya sektor perikanan dan pariwisata, sehingga tidak salah dalam menentukan lokasi dan tidak tumpang tindih dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Apabila ada yang melanggar, tentunya akan ada sanksinya yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda) dan untuk renstra juga diatur dalam peraturan bupati (perbup)," katanya.

Sementara itu, Parjito, salah seorang konsultan dari Bandar Lampung yang menjadi narasumber dalam rapat penyusunan renstra zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu, menjelaskan dalam rencana pembangunan 20 tahun ke depan di wilayah Lamsel tentunya nanti tersusun dalam suatu dokumen resmi.

“Tapi, dalam penyusunan dokumen resmi itu diperlukan pendekatan semua pihak, terutama masyarakat Lamsel, sehingga tidak terjadi komplain di kemudian hari. Sebab, lokasinya telah sesuai dan tidak tumpang tindih. Pada akhirnya, hal ini bisa menarik invenstor datang ke Lampung Selatan untuk berinvestasi." (TOR/D3)

komentar facebook