2013-10-22 17:32:00
Bawaslu RI Gelar Rakoornas

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar rapat koordinasi nasional dengan pimpinan Bawaslu se Indonesia di hotel Arya Duta, Jakarta pada 21-23 Oktober.

Menurut Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin, rakorornas Bawaslu se Indonesia ini guna membahas tentang temuan pelanggaran alat peraga kampanye caleg dan calon DPD, pelaporan DPT serta soal pelaporan dana kampanye.

“Rakoor Nasional pelaporan DPT, alat peraga kampanye, masalah dana kampanye.Tapi,ini lebih ke dana kampanye, kalau DPT sama alat peraga kampanye terkait temuan pemilih bermasalah dan pelanggaran-pelanggaran peserta pemilu saja,” kata dia melalui telepon, kemarin (21/10).

Nazarudin mengatakan dirinya menghadiri rakoornas ini bersama 2 rekan Bawaslu Lampung yakni Fatikhatul Khoiriyah dan Ali Siddik.

Rapat ini juga guna mengumpulkan seluruh temuan DPT bermasalah oleh Bawaslu setiap daerah untuk nantinya disatukan dan diteruskan oleh Bawaslu RI kepada KPU RI untuk ditindaklanjuti sebelum DPT Pemilu legislatif 2014 ditetapkan. “Ya nanti pada Rabu (23/10), Bawaslu RI akan hadir di pleno rekapitulasi DPT se Indonesia di KPU RI. Seluruh temuan DPT bermasalah akan diteruskan lagi agar ditindaklanjuti KPU RI,” terangnya.

Sementara itu,Ketua Devisi Penindakan Fatikhatul Khoiriyah mengatakan rakoornas yang dipimpin Bawaslu RI ini tujuannya sebagai konsolidasi data temuan DPT jelang pleno di KPU RI. “Kemudian juga guna meng evalusi kampanye misalnya tentang penertiban APK (alat peraga kampanye) dan lainnya,” kata dia melalui BBM.

Lebih jauh dijelaskannya dalam rakoor yang dimulai hari ini (kemarin), Bawaslu RI menegaskan agar semua parpol wajib melaporkan dana kampanye ke KPU. "Jika ada caleg yang tidak melaporkan dana kampanye ke partainya, maka Bawaslu bisa merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan pencalegannya,” ungkap dia.

Prosedurnya, Caleg melaporkan dana kampanye ke partainya, kemudian partai membuat rekening khusus dana kampanye yang disampaikan ke KPU. Rekening tersebut kemudian akan diaudit oleh lembaga akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Partai diwajibkan melaporkan dana kampanye 14 hari sebelum masa kampanye, 21 hari pada masa kampanye, dan dan 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif. ()

Laporan : Eka Setiawan
Editor : sulaiman

komentar facebook