Berkaca pada Kitab Kuntara

Kitab Kuntara Raja Niti. 1.bp.blogspot.com

SETIAP wilayah yang mempunyai struktur kemasyarakatan selalu diatur dengan perundang-undangan maupun kesepakatan masyarakatnya. Saat ini, generasi kita diatur undang-undang sebagai dasar negara. Begitu juga kita sebagai masyarakat Lampung, diatur oleh undang-undang negara tersebut.
Sebelum negara ini menyatakan kemerdekaan tahun 1945, bahkan jauh sebelum itu, tuyuk tukhing (nenek moyang) kita pun telah mempunyai perundang-undangan sebagai aturan bagi tatanan kemasyarakatan. Dari perundang-undangan tersebut, kita bisa berkaca betapa beberapa generasi sebelum kita, di tanah Lampung ini telah ada peradaban agung yang bisa menjadi kebanggaan generasi selanjutnya, bahkan sampai pada kita dan anak cucu kelak.
Sayangnya, di generasi kita, sudah banyak yang tak mengenalnya, alih-alih mempelajarinya. Untunglah masih banyak pemangku adat yang menjaga warisan leluhur kita. Kepada merekalah kita bisa bertanya, mengungkai kearifan nilai dari setiap aturan yang ada. Bahkan sebagian masyarakat juga masih menjaga nilai dari perundang-undangan tersebut.
Salah satu bentuk perundang-undangan yang dimiliki masyarakat Lampung di masa lampau adalah Kuntara Raja Niti. Di beberapa daerah, seperti Kalianda, kitab ini masih bisa didapati.
Kitab Kuntara Raja Niti bukan semata mengatur acara adat sebagai seremonial, melainkan juga hubungan antara manusia satu dan lainnya, antartetangga, antarmasyarakat, juga hubungan antara rakyat dan rajanya.
Dalam perundang-undangan Kuntara, masyarakat juga diatur untuk bersikap baik pada bumi dan alam sekitar.
Berikut ini beberapa hukum yang ada dalam kitab Kuntara Raja Niti, mungkin di antara kita ada yang sudah mengenal atau baru mengetahuinya. Tapi siapa pun kita, akan terpana dengan kebijakan yang dibuat nenek moyang kita.
Pada ayat pertama kitab Kuntara berbunyi; Kutogh di muka di bulakang.
Ayat ini berarti di dalam suatu negeri akan tercela apabila penduduknya tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan serta halaman rumahnya masing-masing.
Ayat ini mengatur tentang kebersihan suatu wilayah. Jika ayat ini sampai hari ini diterapkan, tentu tak akan ada banjir bandang karena sampah dan tidak ada pemandangan menjijikkan karena tumpukan sampah. Yang terlihat adalah kampung-kampung asri nan menenteramkan hati.
Pada ayat 2, berbunyi Mak bupakkalan ghagah. Maksudnya di dalam negeri akan tercela apabila tidak ada tempat pemandian khusus, baik khusus pria maupun wanita, bila mandi bercampur baur di satu tempat.
Ayat ini tidak hanya mengatur kebersihan, tapi juga kehidupan sosial dan moral masyarakat. Sebuah etika yang menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahkan hingga pada aturan tempat mandi.
Pada ayat ketiga berbunyi; Mak busesat. Arti ayat ini adalah di dalam negeri akan tercela apabila tidak memiliki balai adat tempat bermusyawarah sehingga permasalahan tidak pernah dimusyawarahkan bersama.
Ayat ketiga ini mencakup lebih luas, mengatur tata kemasyarakatan dengan diwajibkannya adanya tempat berkumpul untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Kita bisa melihat betapa nenek moyang kita menyelesaikan segala sesuatu dengan musyawarah. Sebagai esensi dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Jika ditarik ke masa kini, tentu nilai ini semakin jauh dan banyak ditinggalkan. Tapi kita masih berharap ke depan bisa menghidupkan kembali nila yang ditaja pendahulu kita.
Di ayat keempat tersurat Mak bulanggah mak bumusigit. Maksud dari ayat ini di dalam negeri akan tercela apabila tidak memiliki masjid atau langgar tempat beribadah, menunjukkan masyarakat tidak pernah salat berjemaah sebagai kerukunan beragama dalam beribadah.
Perundang-undangan pendahulu kita tidak memisahkan antara kehidupan bermasyarakat dan beribadah. Sangat wajar jika masyarakat Lampung ini terkenal agamais karena pendahulunya telah mengukir peradaban untuk dekat dengan Sang Pencipta.
Selanjutnya di ayat kelima, menyatakan Mak ngagantung kalekep. Maksud ungkapan ini di dalam suatu negeri akan tercela apabila tidak menggantungkan kentongan sebagai pertanda keamanan lingkungan tidak dipedulikan dengan tidak adanya ronda malam.
Setelah tempat ibadah, keamanan lingkungan tak luput dari bidikan perundang-undangan masyarakat Lampung. Dari sini bisa dipastikan adanya peradaban yang terstruktur dan cerdas dalam menjaga kemaslahatan kehidupan. Dalam Kuntara Raja Niti, semua telah tertata dengan sangat teliti. n