Besaran Ganti Rugi JTTS Mesuji Belum Dipastikan

Tim pembebasan lahan tol menggelar konsultasi publik dengan warga tiga desa se Kecamatan Simpangpematang, Sabtu (25/2/2017) di Balai Desa Wirabangun. Dalam rapat tersebut belum tentukan harga ganti rugi lahan yang terkena tras tol. (Foto:Lampost/Juan Sant

MESUJI--Nilai ganti rugi lahan pada pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) di Mesuji hingga kini belum bisa dipastikan. Sejauh ini, tim pembebasan lahan tol telah menggelar pertemuan dengan warga yang terkena jalan tol, di Balai Desa Wirabangun, Kecamatan Simpangpematang, Sabtu (25/2/2017).

Ketua tim pembebasan lahan, Adeham, yang juga Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat, mengungkapkan di Mesuji proses pembebasan lahan kini dalam tahap kosultasi publik rencana pengadaan tanah jalan tol Terbanggibesar—Pematangpanggang. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan mengenai besaran ganti rugi, baik lahan maupun tanam tumbuh dan bangunan, yang diwakili satu warga belum bisa dijawab oleh panitia. “Masih ada dua tahapan lagi sampai eksekusi ganti rugi,” ujarnya.

Adeham melanjutkan pembebasan lahan untuk jalan tol di Provinsi Lampung merupakan yang tercepat di seluruh Indonesia. Saat pertemuan di balai desa itu, dia didampingi pejabat pembuat komitmen (PPK) JTTS wilayah Lampung, Edyson.

Kepada warga tiga desa di wilayah Kecamatan Simpangpematang, yaitu Desa Rejobinangun, Wirabangun, dan Margorahayu, yang bakal kena JTTS, Adeham meminta untuk kooperatif dan mengikuti tahapan ganti rugi lahan dengan benar.

“Jangan ada yang main-main dengan jalan tol karena ini program nasional. Saya ingatkan untuk bisa bekerja sama, tetapi kalau mau coba-coba ya silakan saja. Banyak contoh, warga yang tidak mau diganti oleh pemerintah, uangnya akan dititip ke pengadilan.”

Edyson menerangkan jalan tol Mesuji melintasi dua kecamatan, yakni Way Serdang dan Simpangpematang. Di Way Serdang sepanjang 19,7 km dan di Simpangpematang 13,4 km. Terkait pembebasan lahan, pihaknya telah mendata semua pemilik. Edyson meminta warga melengkapi surat-surat kepemilikan agar bisa diganti rugi.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat ganti rugi lahan. Pertama, tanah yang sudah terkena trase jalan tol tidak bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Kemudian, kepada pemilik lahan untuk menyampaikan kepemilikan tanah berupa fotokopi KTP, KK, PBB, dan alas hak.

Kedua, sebelum tim pelaksana pengadaan tanah melakukan pengukuran, pemilik lahan wajib memasang batas (patok) pada masing-masing bidang tanah. Selanjutnya, saat pengukuran, pemilik lahan wajib mendampingi tim.

Setelah diukur, saat pengumuman peta dan daftar nominatif (harga perkiraan ganti rugi) warga diberi batas waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan. “Jika lewat dari batas waktu tersebut dianggap setuju dan sah dengan nilai ganti rugi,” ujarnya.
Penjelasan itu menimbulkan reaksi di pemilik lahan. Mereka menyayangkan pernyataan tersebut.

“Ini kok kami seperti ditakut-takuti. Tanya harga ganti rugi tidak dijawab. Malah ditakuti kalau ada yang keberatan sampai gugat ke pengadilan bisa hilang lahannya. Ini rasanya seperti zaman Orde Baru. Saya yakin, perintah dari Presiden Jokowi tidak seperti ini modelnya,” ujar seorang pemilik lahan yang tidak mau disebut namanya.