Billing System Pangkas Mafia Pupuk di Lampung

Ilustrasi. (Dok. Lampost.co)

Bandar Lampung -- POLA distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan transaksi secara elektronik atau billing system digulirkan di Lampung. Transaksi melalui pembayaran ke rekening produsen pupuk di Bank Lampung itu untuk memangkas aktivitas mafia pupuk.

Sistem itu diinisiasi Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (TP4K) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Lampung. Reaksi itu terkait adanya kelangkaan pupuk di Bumi Ruwa Jurai.

Ketua TP4K Lampung Joko Umar Said mengatakan percobaan awal sistem itu telah dilakukan di Lampung Selatan dan berjalan baik. Pada 2017, rencananya program tersebut akan dilaksanakan di seluruh daerah yang kelompok taninya sudah siap dengan pola billing system.

"Kabupaten yang sudah siap dengan sistem ini untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kami bantu. Untuk data kabupaten/kotanya saya tidak hafal, yang pasti diprioritaskan yang merupakan sentral tanaman," kata Joko saat dihubungi, Selasa (10/1).

Terkait keberadaan mafia yang memainkan pendistribusian pupuk, mantan Wakil Gubernur Lampung itu menegaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari produsen pupuk. "Masalah kelangkaan pupuk tanyakan ke PT Pusri dan PT Petro Kimia. Kedua BUMN itu ditugasi pemerintah untuk penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi ke petani," kata dia.

Sebelumnya, Sekprov Lampung Sutono membenarkan kondisi pupuk yang langka walau tidak parah pada musim tanam 2017. "Masyarakat perlu tahu kalau pupuk tersedia, sama seperti komoditas cabai yang kadang dianggap enggak ada. Padahal ada tapi memang kebutuhan banyak, jadi seperti rush gitu," kata Sutono, beberapa waktu lalu.

Mantan Kadishut Lampung itu mengaku ada beberapa kelangkaan pupuk di beberapa daerah, tapi kondisi tersebut belum dapat dikatakan kondisi yang parah. “Karena memang pada masa panen produsen pupuk hasilkan jumlah barang sama. Berton-ton dan kuintal-kuintal pupuk. Sementara di masa tertentu seperti ini perlu jumlah pupuk yang besar,” ujarnya.

Jaminan

Pada bagian lain, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Lampung menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani untuk menanam. Kabid Prasana dan Sarana DPTPH Lampung Indri Atmoko Dianto mengatakan hasil pertemuan dengan Dinas Pertanian kabupaten/kota serta produsen pupuk beberapa waktu lalu tidak ada kelangkaan pupuk di lapangan. Hanya pupuk sempat hilang dari peredaran karena ada transisi alokasi pupuk baru.

"Tidak ada kelangkaan, hanya transisi alokasi baru, 2016 kan sudah selesai akhir Desember lalu. Sekarang sedang persiapan alokasi 2017," kata Indri.
Jaminan serupa dikatakan Kepala PT Pusri Cabang Lampung Pujo. Menurutnya, perusahaannya menjamin ketersediaan itu sesuai SK Menteri Pertanian. "Kewajiban PT Pusri di Lampung menjamin ketersediaan urea subsidi dan organik subsidi," kata dia, kemarin.

Alokasi Pupuk Subsidi Lampung 2017

Pupuk Urea
Lampung Barat 550 ton
Tanggamus 941 ton
Lampung Selatan 4.125 ton
Lampung Timur 6.740 ton
Lampung Tengah 8.200 ton
Lampung Utara 670 ton
Way Kanan 4.500 ton
Tulangbawang 5.250 ton
Pesawaran 633 ton
Pringsewu 50 ton
Mesuji 5 ton
Tuba Barat 1.047 ton
Pesisir Barat 1.400 ton
Bandar Lampung 80 ton
Metro 160 ton
----------
Total 36.021 ton

-------------------------
Pupuk Organik
Lampung Barat 82 ton
Tanggamus 81 ton
Lampung Selatan 579 ton
Lampung Timur 600 ton
Lampung Tengah 750 ton
Lampung Utara 90 ton
Way Kanan 270 ton
Tulangbawang 400 ton
Pesawaran 195 ton
Pringsewu 5 ton
Mesuji 2 ton
Tuba Barat 158 ton
Pesisisr Barat 160 ton
Bandar Lampung 12 ton
Metro 25 ton
-----------------
Total 3.409 ton

------------------------
Target Luas Tanam, Panen, dan Produksi 2017

Padi
Luas tanam 863.772 ha
Luas panen 833.886 ha
Produktivitas 52,78 kuintal/ha
Produk 4,4 juta ton

Jagung
Luas tanam 474.418 ha
Luas panen 453.003 ha
Produktivitas 51,78 kuintal/ha
Produk 2,37 juta ton

Kedelai
Luas tanam 7.338 ha
Luas panen 7.090 ha
Produktivitas 10,89 kuintal/ha
Produk 7.680 ton

Sumber: DPTPH Lampung