2012-12-19 18:01:00
DAK LAMPURA: Pengacara Minta Polda Periksa Bupati

TELUKBETUNG (Lampost.co): Tersangka korupsi DAK Bidang Pendidikan Lampung Utara (Lampura), Zulkarnain (Mantan Kadis Pendidikan) lakukan perlawan hukum. Melalui kuasa hukumnya, tersangka meminta polisi juga memeriksa Bupati Lampura sebagai penanggungjawab anggaran. Sedangkan Bupati Lampura, Zainal Abidin membantah terlibat dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ditngkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Andar M. Situmorang, kuasa hukum Zulkarnain, menilai proses pemberkasan yang dilakukan penyidik tidak profesional dan tidak tepat. Karena kliennya sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap bupati dalam setiap pelaksaan kegiatan di satuan kerjanya. "Klien saya ini kan hanya pelaksana saja dan harus bertanggungjawab terhadap bupati sebagai penanggungjawab anggaran dalam hal ini APBD. Jadi kami meminta kepolisian juga memeriksa bupati," ujar Andar yang menjadi kuasa hukum per tanggal 19 Desember.

Hingga berkas pemeriksaan dianggap lengkap oleh kejaksaan (P21), penyidik sama sekali tidak menyentuh bupati sebagai terperiksa atau menjadi saksi. "Ini tidak profesional, kami paham benar tentang proses penyidikan dan aliran dana dalam setiap pelaksaan kegiatan ditingkat SKPD. Kalau memang bupati nya tidak pernah diperiksa, ini ada yang tidak beres," kata dia.

Selain itu, Andar juga menilai ada kejanggalan dalam proses penahanan kliennya, melihat posisi kasus ditingkat penyidikan dengan lima tersangka tersebut dinilai tebang pilih. Penetapan lima tersangka juga dinilai janggal, karena kelimanya adalah pegawai dinas pendidikan dan tidak ada satupun tersangka dari pihak rekanan. Rekanan yang melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Lampura tahun Anggaran 2010 senilai Rp43 miliar tersebut adalah CV.Aneka Ilmu, CV.Bungawan Ilmu, CV.Catur Multi Informa dan CV Pas Teknologie. "Dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai penyidik ada kerugian negara tentunya ada keterlibatan dari rekanan. Dalam perkara ini ada lima rekanan dan semuanya tidak ada yang berstatus tersangka," tegas dia.

Dengan fakta-fakta proses pemeriksaan dan penahanan kepolisian yang dinilai tidak profesional tersebut, Senin (24-12) mendatang pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan di Mabes Polri. "Kalau mau ditahan ya ditahan semua dong, jangan tebang pilih. Oleh karena itu kami akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap proses pemeriksaan tersebut," tegas Andar.

Sementara itu dihubungi melalui ponselnya, Bupati Lampura Zainal Abidin menegaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dirinya tidak memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatans di SKPD. "Lho itu tidak ada hubungnya dengan saya, itu dia (Zukarnain) itu kan pelaksana kegiatan. Berdasarkan undang-undang juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan kegaitan dan itu tidak ada hubunganya dengan saya," kata dia.

Menanggapi rencana gugatan praperadilan oleh kuasa hukum tersangka Zulkarnain, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung, AKBP Sulistianingsih mengaku pemberkasan penyidikan sudah dilakukan secara profesional dan tidak dilakukan sendiri oleh kepolisian. "Silahkan saja jika mereka (kuasa hukum Zulkarnain) mengatakan kami tidak profesional, yang jelas semua proses sudah dilakukan dengan baik. Dua alat bukti dan saksi sudah menjadi dasar dalam penetapan tersangka, tidak dapat bekerja secara buru-buru dan ini sedang dalam proses penyidikan," ujar dia. (HER/L-1)

Keterangan Foto: Bupati Lampung Utara Zainal Abidin

komentar facebook