Demokrasi Islami, Antara Solusi dan Kebablasan

Islam dan demokrasi. www.qureta.com

“Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita (kesakitan) pula, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa 104).

DEMOKRASI sebagai sistem yang disepakati founding fathers untuk menjalani roda pemerintahan kini semakin menutupi tiap celah dan lubang kecurangan dan pembodohan. Demokrasi dengan tujuan mulia nan agung demi kesejahteraan dan kenyamanan hidup lantaran proses melayani rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa. Tapi, semakin mendekati sempurna, maka semakin besar pula lubang–lubang tikus untuk menggerogoti atau sekadar mengeruk bangunan bangsa demi kerakusan elite negara.
Bagaimana dengan latah dan tanpa malu mereka asyik masyuk menyiksa rakyat sebagai kuasa demokrasi. Dengan sangat gampangnya merusak tatanan yang coba di tata dan dibangun secara utuh untuk sekdar memuaskan syahwat berahi setannya, untuk memuaskan rasa ingin korup dengan menghalalkan jalan haram. Itu semua tidak lain adalah kepuasan bagi pemilik jiwa–jiwa yang sedang sakit jika tidak ingin dikatakan sakit jiwa.
Demokrasi sebagai jalan luhur bangsa kini entah ketidakjelasannya dan bahkan ambigu dan rakyat pemegang kedaulatan tertinggi merasa antipati dengan yang namanya sistem demokrasi. Bukan demokrasinya yang salah, melainkan pemangku sekaligus pemegang amanah yang membelot dari garis lurus demokrasi sebagai representasi amanah rakyat. Jadi wajar dan sangat wajar sebagus dan sesempurna apa pun suatu sistem, termasuk sistem yang dianut agama, akan tetap jelek dan buruk di mata rakyat lantaran pemegang kuasa bertindak jauh dari kesepakatan sistem yang tersaji.
Dalam lingkup yang luas, demokrasi merupakan fondasi atau subsistem dari sistem politik. Sedangkan politik sendiri merupakan subsistem yang ada di dalam Islam. Dalam konteks proposal pembangunan peradaban baru Islam, politik ini merupakan dukungan (support) terbesar yang mempunyai power untuk merealisasikan Islam dalam kehidupan yang menyeluruh.
Namanya juga demokrasi, sudah pasti tidak akan memuaskan semua orang. Ada keberhasilan-keberhasilan, tetapi ada pula ketidakberhasilan-ketidakberhasilan, ada yang didapat, tapi ada pula yang terlepas, tergantung bargaining masing-masing pihak. Bukankah di zaman Nabi ketika mengadakan Perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Musyirikan Mekah harus rela membuang klausul “dari Muhammad Rasullulah….” Cukup diganti dengan istilah “dari Muhammad bin Abdillah…” karena ingin kompromi dengan pihak lawan.
Maka kita pengikut sekaligus pengekor kanjeng Nabi saw harus mampu mengejawantahkan suri teladan kita agar kita mampu katakanlah sedikit menyentuh tindak tanduk panutan kita. Sebagai umat yang memiliki agama, terutama umat Islam sebagai mayoritas, berkewajiban meluruskan dan mencewer bagi siapa pun yang membelokkan kemudi demokrasi.
Ada kaidah fikih yang cukup terkenal, “yang tidak dapat diambil semua, janganlah ditinggalkan semua.” Tentu dalam demokrasi kita baru mendapat sekian persen dari perjuangan, janganlah berputus asa, karena sejatinya energi kita yang kita berikan baru sekian persen pula.

Win–win Solution Demokrasi Islami
Bukankah Allah swt memuliakan manusia, hal ini dapat kita buktikan dengan diangkatnya manusia sebagai khalifah fil al-ardi. Sebuah pemahaman yang kokoh, tegak di atas landasan akidah yang diyakini oleh manusia, dan yang mengatur hak-hak manusia secara menyeluruh, bersifat universal.
Sebagai konsekuensi dari pemahaman demokrasi dan tolok ukur kesuksesan sistem suatu negara bangsa, maka Islam dalam hal ini mencoba melahirkan dan memberikan solusi dari permaslahan demokrasi yang tiada berkesudahan, mulai dari sistem yang tidak mencerminkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hingga pelanggaran–pelanggaran dalam proses demokrasi yang membuang jauh–jauh akhlak (moral) untuk mengerem tindakan yang akan kebablasan.
Diharapkan untuk menelurkan demokrasi yang islami, maka beberapa langkah ini mestilah ada di dalamnya, yaitu satu, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer.
Kedua, konstitusional, yaitu pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang “konstitusional”, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Ketiga, akuntabilitas, sangat layak pemimpin yang lahir dari demokrasi harus memiliki keterbukaan. Sekarang menjadi barang yang sangat mahal di tengah para pemimpin yang korup dan jauh dari nilai islami.
Terakhir, pemimpin atau calon pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi haruslah pemimpin yang taat dan takut kepada Allah dan Tuhannya. Dengan maksud, alat kontrol bagi para pemimpin untuk selalu mawas diri dan muhasabah kepada Tuhan sekalian alam sebagai pemilik kedaulatan dan kekuatan berbesar.
Semoga pemimpin kelak yang lahir di tengah masyarakat yang mengakui demokrasi, terkhusus demokrasi yang islami, adalah pemimpin yang mumpuni sekaligus bertakwa kepada Tuhan pemilik kekuasaan tertinggi. Diharapkan juga masyarakat sebagai pemilik kuasa sementara di dunia sepatutnya dan sepantasnya menelaah mana pemimpin yang benar–benar akan memperjuangkan bangsa dan agama dan mana pemimpin yang mencitrakan diri sebagai pemimpin munafik. Semoga.