Dispeda Pringsewu Labeli Penunggak Pajak di Tempat Usahanya

Petugas Dispenda Pringsewu menempel label penunggak pajak di salah satu toko roti sebagai upaya agar sadar membayar pajak. (Foto:Lampost/Sudiono)

PRINGSEWU -- Tim penertiban pajak daerah Kabupaten Pringsewu memberi peringatan bagi penunggak wajib pajak dengan cara label penunggak pajak di pintu tempat usaha wajib pajak.

Pemasangan label untuk menimbulkan efek jera kepada penunggak pajak, diketahui masyarakat umum.
Kepala Dispenda Pringsewu Plt.Ahmad Alwi Seregar didampingi Kabid Pajak Daerah Moudy Ary Nazolla mengatakan penertiban pajak daerah khususnya terhadap sejumlah rumah makan dan restoran diindikasi penyetoran pajaknya tidak sesuai dengan omset pendapatanya, dan upaya kami sebagai penerima pajak daerah selalu memberikan sosialisasi baik melalui radio, media, dan papan reklame hingga sampai memberikan peringatan secara lisan, tertulis terhadap wajib pajak.

Namun, peringatan itu tak juga diindahkan, sehingga pihaknya mengambil langkah untuk memasang label penunggak pajak, ujar Moudy.


Wajib pajak yang diberikan peringatan yaitu d Holland Bakery di jalan A.Yani Peingsewu, kemudian rumah makan Gundil, Bu Pur jalan A.Yani Pringsewu, lalu Ampera Kamang jalan raya Gadingrejo, dan rumah makan Ocit jalan KH.Gholib Pringsewu.

Langkah ini dilakukan, guna untuk meningkatkan dan menggali potensi pajak rumah makan dan restoran, karena beberapa kali diberikan sosialisasi himbauhan sampai teguran, mereka masih membandel, jika hal tersebut dibiarkan akan merusak wajib pajak lain yang sudah tertib, ujar Maody.

Dia menyebutkan terget untuk pajak rumah makan dan restoran tahun 2016 Rp1,5 milyar dan saat ini sudah mencapai 97 persen per 21 Desember, dan target ini akan tercapai apabila dari wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak.

Dari hasil informasi Dinas Pendapatan, Holand Bakrey menunggak pajak sejak tahun 2013 hingga saat ini tidak membayar pajak, dan bila peringatan tersebut tidak dindahkan maka dispenda akan melakukan tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha.