DPRD dan Pemkab Lampung Bakar Bahas Raperda KTR dan Pelayanan Publik

Wakil Bupati Lampung Barat, Makmur Azhari, menyampaikam tanggapan pemerintah atas usulan dua raperda inisiatif DPRD Lambar tentang kawasan tanpa rokok dan pelayanan publik. (Foto:Lampost/Aripsah)

LIWA--DPRD Kabupaten Lampung Barat bersama peemerintah setempat makin intensif membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelayanan publik.

Selang sehari setelah digelarnya usulan ranperda inisiatif oleh DPRD, pemerintah kabupaten langsung memberikan tanggapan terhadap ranperda inisatif yang di usulkan oleh lembaga wakil rakyat tersebut. Tanggapan pemerintah disampaikan oleh Wakil Bupati Lmpung Barat, Makmur Azhari, dalam rapat paripurna di ruang Marghasana DPRD Setempat, Selasa (28/2/2017).

Makmur menegaskan pemerintah menyambut baik usulan lembaga wakil rakyat dalam mencetuskan produk hukum yang nantinya menjadi peraturan daerah di Bumi Sekala Brak tersebut. “Pemerintah mengapresiasi langkah DPRD dalam mengusulkan ranperda isiatif tentang Kawasan tanpa rokok dan pelayanan publik,” kata Makmur.
Atas usulan tersebut, Pemkab bersama lembaga wakil rakyat akan sama-sama melakukan koreksi terhadap poin-poin dalam raperda yang di usulkan tersebut sehingga ketika disahkankkan menjadi peraturan daerah (perda) tidak menuai persoalan dikemudian hari. ”Kita akan koreksi bersama dan mempertimbangkan semua dampaknya, sebelum nanti disahkan menjadi keputusan yang memiliki kekuatan hukum,” ujarnya.