Empat Tambak Udang di Pesisir Barat Tidak Berizin

Ilustrasi tambak udang. Dok. Lampost.co

KRUI -- Dari seluruh tambak udang yang ada dan sedang dibangun di Pesisir Barat, terdapat empat tambak udang yang diduga ilegal karena tidak mengantongi izin.
Kepala Dinas Perikanan pesisir Barat Hasnul Abrar kepada Lampung Post mengatakan ada 14 tambak udang yang beroperasi di Pesisir Barat saat ini yang tersebar di Kecamatan Lemong empat tambak udang dan di Kecamatan Pesisir Selatan, kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunat dan Kecamatan Bengkunat Belimbing ada 10 tambak udang.
"Tetapi kalau sekarang ada informasi pembangunan tiga tambak udang yang sedang dilaksanakan di Kecamatan Lemong itu kami pastikan tidak mengantongi rekomendasi izin dari Dinas Perikanan. Juga ada satu lagi tambak udang milik saudara Taufik di Pelabuhan Siging Kecamatan Bengkunat yang saat ini dibangun itu juga tidak pernah kami keluarkan rekomendasinya, " jelas Hasnul Abrar ditemui di kantornya, Senin (20/2/2017).
Pihaknya, kata dia, hanya memberikan izin rekomendasi lokasi kepada pengusaha tambak udang yang hendak membuka usahanya di kabupaten itu, sementara induk satker yang mengeluarkan izin operasional tambak udang yaitu Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Ya memang tim Pemkab, Bappeda, Dinas Perikanan, DLH, Pertambangan, dan DPMPTSP. Kami menentukan titik nol lokasi yang boleh atau tidak boleh dibangun tambak. Kalau dinas lingkungan hidup terkait lingkungannya, demikian juga bidang pertambangan di PU merekomendasikan kaitan dengan pertambangannya. Setelah ada rekomendasi-rekomendasi itu yang mengeluarkan izin adalah DPMPTSP.
Terkait keluhan masyarakat, Pemkab dan DPRD Pesisir Barat harus mengambil langkah tegas menutup dan memperketat perizinan pembukaan tambak udang di kabupaten itu. Sebab, limbah tambak itu dinilai berbahaya bagi lingkungan dan laut sekitar . Pasalnya, tambak tambak udang yang ada lokasinya berada sepanjang pantai pesisir barat, limbah tambak yang mengandung banyak zat berbahaya untuk lingkungan membunuh terumbu karang sebagai sumber makanan ikan, merusak ekosistem biota dan tumbuhan itu, selama ini langsung dibuang ke laut setempat.
Secara terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesisir Barat Agustina pertanto, di temui dikantornya, Senin (20/2/2017), kepada Lampung Post mengakui beberapa pengusaha tambak udang yang beroperasi di kabupaten itu memang tidak mengantongi rekomendasi izin lingkungan dari pihaknya.
"Ya jelas kalau RTRW Pesisir Barat sudah ada wilayah yang boleh ada tambak udang hanya di Kecamatan Bengkunat dan Bengkunat Belimbing sedangkan di luar itu dilarang berdiri tambak udang. Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan kepada tambak tambak udang yang baru dibangun saat ini, bahkan seperti yang ada di Kecamatan Lemong dan sudah beroperasi saat ini, Pemkab tidak akan memperpanjang izin mereka. Kalau sudah habis izinnya mereka harus pindah atau menutup usaha itu sebab yang boleh berdiri tambak udang hanya di Bengkunat dan Bengkunat Belimbing," ujar Agustina.
Pihaknya juga tidak pernah gegabah dalam mengeluarkan izin lingkungan kepada perusahaan tambak udang, namun Agustina sendiri mengatakan heran dan bingung sebab saat ini ada pengusaha tambak mesti tidak mengantongi izin dari pihaknya namun tetap melakukan pembangunan dan perluasan usaha tambak mereka. "Ya ini yang buat saya heran padahal kami gak pernah mengeluarkan izin tetapi kok ada pengusaha tambak yang tetap membangun dan menambah jumlah kolam tambak udang di lokasi usaha mereka, " ungkap Agus.
Ia mengakui terbatasnya jumlah pegawai yang ada di DLH menyebabkan mereka sedikit mengalami kendala dalam memonitor secara kontinu perkembangan dan penambahan jumlah tambak udang yang terjadi di kabupaten itu.
Secara terpisah anggota komisi B DPRD Pesisir Barat Dedi Ansori dan Dedi Irawan, kepada Lampung Post ditemui di Sekretariat Dewan setempat, mengatakan semestinya perizinan pengoperasian tambak di kabupaten itu memang diperketat melalui kajian menyeluruh sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, kata mereka, saat ini RTRW Pesisir Barat yang di dalamnya turut mengatur wilayah yang boleh dan tidak dibangun tambak udang , saat ini baru masuk raperda dan belum dibahas di Dewan setempat. "Belum ada pembahasan, belum pasti waktunya kapan disahkan, ini kan RTRW pesisir barat sampai 20 tahun ke depan, " kata Dedi Irawan diamini Dedi Ansori, Senin (20/2/2017).