Energi Peradaban dari Muakhi

Muakhi. indonetwork.co.id

DALAM perspektif filsafat sosial, muakhi sebagai nilai etika sosial, moral, dan spiritual ternyata hidup dan berkembang dalam budaya lokal ulun Lappung dapat mengacu pada pandangan hidup yang dinamis dalam suatu komunitas sosial, masyarakat adat Pubian di Lampung, yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik.
Oleh karena itu, budaya lokal tidak dipandang sebagai dua entitas yang berhadapan, tetapi sebagai unsur “adonan” yang membentuk identitas suatu komunitas budaya. Budaya muakhi sebagai kegiatan manusia secara etis, moral, mental, dan spiritual dapat dimulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat sehingga muakhi membudaya dalam totalitas kehidupan masyarakat. Belajar dari konsep itu, dapat dipahami budaya muakhi dalam komunitas lokal merupakan pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah ada di pikiran manusia tentang budaya. Dalam pengertian umum, budaya lokal dimaksudkan sebagai budaya yang bukan saja berasal dari penduduk asli Lampung, melainkan juga budaya yang dibawa para pendatang di mana terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, budaya masyarakat lokal adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup.

Basis Pembangun Peradaban
Sebenarnya muakhi sebagai basis kesadaran untuk membangun peradaban yang teraktualisasi dalam bentuk etika, moral, dan spiritual dalam budaya lokal masyarakat Lampung dapat difungsikan sejak perencanaan dan penyusunan strategi pembangunan secara menyeluruh yang mengaitkan modal sosial berbasis daya kekuatan masyarakat lokal berdasar tanggung jawab manusiawi.
Jika mengkaji muakhi sebagai etika pembangun kesadaran pelaku budaya dalam pembangunan daerah, tentu dibutuhkan kebijaksanaan berdasar pemahaman tentang etika yang tidak hanya menyebut peraturan-peraturan yang tidak pernah berubah. Tetapi secara kritis dapat dipertanyakan, bagaimana pelaku budaya lokal bertanggung jawab terhadap hasil-hasil keputusannya sendiri.
Pertanggungjawaban moral itu tentu tidak saja dihadapkan kepada masyarakat, tetapi juga dihadapkan kepada pemerintah dan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah swt sebagai Tuhan seru sekalian alam.
Budaya muakhi sebagai etika sosial berbasis religius (Islam: Alquran dan As-Sunnah) yang tidak perlu diragukan pembuktian keampuhannya dalam menangani kasus-kasus konkrit, terutama dalam pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kelompok fakir miskin di berbagai daerah.
Pemahaman muakhi sebagai etika sosial itu seharusnya tidak lagi hanya memberi isyarat-isyarat normatif umum, tetapi langsung melibatkan diri (dalam bentuk “aksi”) dalam peristiwa konkrit dan terukur secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga terjadi hubungan timbal balik antara etika dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebab, etika sosial dibangun berdasarkan “interaksi”, yaitu hubungan timbal balik antara etika sebagai pedoman dan masalah-masalah yang “membumi”.
Dapat dikatakan, perbedaan prinsip antara ajaran moral dan etika sosial terletak pada metode membangun kesadaran manusia. Kesadaran merupakan kondisi yang mencerminkan adanya otonomi dalam pengambilan keputusan tindakan manusia. Pelajaran diperoleh dari mengerti akan kaitannya dengan kondisi masyarakat Lampung yang tinggi tingkat pluralitasnya, di mana manusianya sangat terikat dengan kelompok akrab maupun abstraknya, bahkan cenderung egosentristik, terutama yang tinggal di perkotaaan. Pemahaman itu sebenarnya dapat menjelaskan bagaimana pelaku budaya dan pejabat pemerintah daerah sebagai manusia menjadi dewasa secara moral dan budaya, menjadi relevan dengan percepatan pembangunan daerah.
Masyarakat adat Pubian sebagai pelaku budaya memiliki posisi strategis dalam mempertahankan nilai dasar etika sosial dalam masyarakat lokal, melindungi hak-hak masyarakat adat, struktur masyarakat adat, sistem kekerabatan, pelaku budaya yang aktif dan dinamis dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
Kondisi itu didukung oleh masyarakat Lampung sebagai masyarakat religius yang taat, hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Seorang pakar ilmu hukum adat dari Universitas Lampung, menyatakan: “... masyarakat Lampung selalu memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya sebagai anugerah Allah swt. Sebagai implementasinya, dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam perilaku, kaidah keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai standar/ukuran perbuatan yang baik dan benar, di samping norma kebiasaan.” (Rizani Puspawidjaja, 2006: 13-14) n