Formalitas Razia Pangan

Razia pangan. okezone.com

UNTUK kesekian kalinya otoritas berwenang, seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Ketahanan Pangan, hingga Dinas Kesehatan, menggelar razia kualitas bahan makanan yang beredar dan siap konsumsi di masyarakat.
Hasilnya, untuk kesekian kali pula selalu ditemukan barang kedaluwarsa, serta penggunaan bahan kimia yang tidak diperkenankan menjadi bahan makanan dalam jumlah banyak. Pengungkapan seperti itu menjadi rutinitas saban tahun.
Pada Rabu (21/12/2016), misalnya, tim gabungan Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPOM, dan Polda Lampung menemukan bahan makanan dan buah impor positif mengandung formalin di pasar tradisional juga swalayan.
Mirisnya lagi, pedagang tidak mengetahui jika buah-buahan yang dijualnya menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Alasannya, mereka terima jadi dari agen di Jakarta. Temuan ini bukan pertama, melainkan sudah sekian kali ditemukan dalam razia.
Razia rutin terjadi, seperti menjelang Lebaran, Natal, dan perayaan Tahun Baru Masehi. Tapi, tetap saja produsen atau penjual nekat mengedarkan bahan berbahaya dalam makanan dengan tujuan sebagai pengawet, terutama untuk buah-buahan dan sayuran.
Secara logika, usia produk hortikultura, terutama buah dan sayur, tidak tahan lama. Tak heran pengusaha menggunakan pengawet agar dagangannya bertahan lama. Untuk kebutuhan impor, rantai distribusi demikian panjang dari produk sampai ke konsumen.
Sayangnya, pengusaha tetap saja menggunakan bahan kimia yang tak direkomendasikan untuk makanan, dipakai buat mengawetkan buah dan sayur. Mereka beralasan efektif dan efisien dari sisi biaya. Namun, hal itu merugikan konsumen.
Sejatinya konsumen telah dibentengi oleh banyak undang-undang. Sayangnya, produk hukum itu seolah tak bertaji. Ia hanya menjadi aksesori penegakan hukum, tapi tidak benar-benar memberikan jaminan dan kepastian hukum atas makanan yang aman.
UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen tegas menyebut pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa dihasilkan atau diperdagangkan.
Ada pula UU No. 7/1996 tentang Pangan menekankan badan usaha yang memproduksi pangan olahan diberi tanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengonsumsi makanan tersebut.
Kedua payung hukum itu jelas memiliki kekuatan melindungi konsumen. Tetapi, aplikasinya di lapangan menjadi hambar tak bertaji. Tim gabungan hanya bisa memberikan rekomendasi atau teguran tanpa bisa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar.
Razia tersebut seharusnya bisa sebagai momentum awal untuk menghentikan praktik nakal pelaku usaha yang membahayakan konsumen. Utamanya memberikan efek jera para pelaku usaha nakal dengan menyeret mereka ke meja hijau.
Sebagai gerbang Sumatera dan terbukanya pasar bebas, Lampung rentan diserbu penganan berbahaya. Jika razia amat kentara hanya formalitas, alih-alih pelanggar hukum ciut nyali, mereka justru tambah berani berpraktik lancung kepada konsumen. n