2013-03-08 10:12:00
Gubernur Ajukan 3 Nama Pj. Bupati Pesisir Barat

TELUKBETUNG UTARA (Lampost.co): Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengajukan tiga nama calon penjabat (pj.) bupati Pesisir Barat ke Menteri Dalam Negeri. Orang nomor satu di Lampung itu memastikan calon merupakan usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setempat.

"Paling lambat besok (hari ini, red) saya kirim (ke Kemendagri)," kata Sjachroedin mengenai penyampaian usulan nama penjabat Pesisir Barat, Kamis (7-3).

Gubernur menyatakan dirinya akhirnya sepakat dengan usulan Baperjakat karena telah melalui uji kelayakan kepangkatan. Namun, dia tetap merahasiakan tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri. "Tiga nama nanti dulu dong," ujarnya saat ditemui seusai briefing dengan pejabat eselon II dan III di Balai Keratun, kantor Gubernur Lampung.

Seperti diketahui, awalnya Baperjakat mengusulkan lima nama yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Syarif Anwar, Asisten II Bidang Ekonomi Arinal Djunaidi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung Kherlani, Kepala Badan Kesbangpol Hidayat, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Zaini Nurman.

Namun, belakang jumlah berkurang karena Kepala Badan Kesbangpol Hidayat akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan penelusuran Lampung Post, Kamis (7-3), Asisten II Bidang Ekonomi Arinal Djunaidi juga menyatakan menolak diusulkan untuk menjadi pj. Pesisir Barat. "Saya tidak mau, saya mengundurkan diri," kata Asisten II Setprov Lampung Arinal Djunaidi usai briefing sambil berlalu.

Sementara itu, Ketua Baperjakat Provinsi Lamung Berlian Tihang mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penetapan pj. bupati kepada Gubernur. "Ada kemungkinan juga tidak terpilih semua karena ada calon yang lebih cocok. Beliau (Gubernur) menginginkan Kabupaten Pesisir Barat cepat maju," ujar Sekretaris Provinsi Lampung itu.

Mengenai persiapan pembangunan daerah otonomi baru itu, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri memastikan pihaknya telah menggelontorkan dana pendamping Rp2,5 miliar di 2013.
Dana dengan jumlah serupa akan kembali digelontorkan bagi kabupaten dengan ibu kota Krui itu. "Penentuan pj. sepenuhnya kewenangan Gubernur Lampung yang disetujui Mendagri," kata dia. (VER/U-1)

komentar facebook