Hukum Tumpul untuk Komandan

Ilustrasi. Dok. Lampung Post

MENJADI komandan berarti memiliki tanggung jawab lebih besar dari anak buah. Menjadi komandan tidak berarti pula sekehendak hati memerintah. Apalagi disertai ancaman, lebih-lebih titah tersebut menjerumuskan bawahan ke dalam bui.
Kondisi itulah yang terjadi dalam kasus tindakan asusila melanggar Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan yang menjerat Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden serta anak buahnya, Gusti Zaldi Arif Dian.
Gusti divonis 8 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang pada 20 September 2016, kemudian di Pengadilan Tinggi ia divonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Gusti terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa orang lain sebagaimana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) terkait skenario penggerebekan dan pencabulan di pusat kebugaran City Spa.
Sementara sang komandan, Cik Raden, hanya divonis 1 bulan dalam sidang putusan yang digelar Rabu (21/12/2016). Meski dinyatakan bersalah melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Majelis Hakim yang sama menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan atas tindakan turut melakukan perbuatan tidak menyenangkan bersama anggotanya terhadap terapis City Spa.
Cik Raden langsung dapat menghirup udara bebas setelah dipotong masa tahanan yang telah dijalaninya di awal proses persidangan. Sementara Gusti si bawahan, harus meringkuk di balik jeruji besi. Padahal, dalam tindak pidana dilakukan bersama-sama. Harusnya sang komandan yang memerintahkan mendapat hukuman lebih berat dari anggotanya.
Dua vonis berbeda itu secara terang benderang dipertontonkan hakim di muka publik. Satu orang divonis 1 tahun penjara, sedangkan komandannya hanya 1 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun. Ini bukti, hukum sangat tajam di bawah, tumpul di atas.
Hukum tidak berdaya dibuatnya. Anak buah selalu menjadi korban. Publik mencium aroma tidak sedap dalam putusan vonis komandan. Apalagi selama proses persidangan para penegak hukum sering mengulur-ngulur waktu.
Putusan amat sangat ringan terhadap otak tindak pidana itu mencederai rasa keadilan publik sekaligus menjadi penilaian buruk terhadap hakim, yang semestinya bertindak profesional. Hukuman ringan itu menimbulkan ketidakadilan tidak hanya terhadap korban, tetapi juga anggota Badan Pol PP yang melaksanakan perintah komandan. Apalagi publik bertanya, ada apa dengan keputusan ringan yang dijatuhkan kepada penanggung jawab di lembaga penegak peraturan daerah (perda) tersebut.
Kita berharap jaksa melanjutkan vonis ini dengan mengajukan banding agar nyata-nyata hukum ditegakkan. Paling tidak hukumannya lebih berat dari anak buahnya. Ingat! Apalagi anak buah menjalankan perintah atasan. Keadilan sudah semestinya ditegakkan di negara hukum ini.
Jeratan hukum bukan untuk dipermainkan apalagi diperdagangkan agar putusan dijadikan lebih ringan. Catatan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) saat ini sudah 28 hakim, panitera, jaksa, dan pengacara di negeri ini yang telah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbukti memperdagangkan pasal-pasal hukum dengan sogokan uang. Kepercayaan rakyat terhadap hukum kian terkikis lantaran vonis-vonis hakim di negeri ini terjadi dengan imbalan dari hasil negosiasi di ruang remang-remang hukum. n