2013-09-03 19:09:00
Jumlah Petani di Indonesia Berkurang

Jakarta (Lampost.co): Jumlah petani yang berkurang dan perusahaan pertanian yang bertambah menunjukkan pemerintah pro pertanian korporasi dan tidak pro dengan pertanian rakyat.

Demikian yang diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam siaran persnya yang diterima Media Indonesia, Selasa (3/9).

Henry menuturkan hal ini terjadi akibat Indonesia menjalankan praktik ekonomi liberal sehingga menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam segala sektor pertanian, mulai dari alat produksi, cara produksi, hingga distribusi pertanian.

Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. "Ini artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500 ribu rumah tangga per tahun," kata Henry.

Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

Jumlah rumah tangga usaha pertanian juga mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75%, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 2003-2013. Pada tahun 2003 terdapat 31,17 juta rumah tangga pada Sensus Pertanian 2003 dan menyusut menjadi 26,13 juta rumah tangga di tahun 2013.

Menurut Henry, kebijakan pertanian Indonesia salah arah. Salah arah ini dimulai sejak tahun 1995 ketika Indonesia ikut meratifikasi WTO. Kemudian, dilanjutkan dengan ditandatanganinya letter of intent (LoI) dengan IMF di tahun 1998.

"Hal ini kemudian dilanjutkan oleh rezim pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) yang berkuasa selama hampir 10 tahun," ujarnya.

Henry menilai, selama 10 tahun pemerintahannya, SBY telah gagal mensejahterakan rakyatnya khususnya petani dan malah berpihak kepada korporasi-korporasi pangan.

"Janjinya yang ingin mendistribusikan lahan untuk petani ternyata hanya omong kosong. Jumlah petani makin berkurang, Indonesia semakin tergantung impor mulai dari beras, kedelai, sapi, bawang putih, dan lainnya," ungkap Henry.

Henry menegaskan pertanian berbasis korporasi ini bukan hanya mengancam kemanusiaan seperti krisis pangan dan masyarakat susah mengakses pangan, tapi juga mengancam kelestarian alam, seperti hutan ditebangi untuk kelapa sawit hingga bahan pangan impor yang boros bahan bakar.

"Pemerintah harus kembali menjalankan sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945 pasal 33 yang menempatkan petani sebagai soko guru pertanian Indonesia. Pembaruan agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 juga mutlak dilaksanakan, bagikan tanah dan benih untuk petani. Tegakkan kedaulatan pangan. Hidupkan kembali koperasi dan BUMN yang bisa mendukung perekonomian Indonesia," tandasnya. (MTVN/L3) Foto: Antara

komentar facebook