Kain Serban

Ilustrasi toleransi. Dok. Lampost.co

BUMI Pertiwi ini berdiri kokoh karena anak bangsa masih menjaga sikap toleransi sesama pemeluk agama, tidak membedakan dari garis keturunan—suku mana ia dilahirkan. Tapi, akhir-akhir ini gejala intoleransi semakin kuat. Ada sekelompok warga mengoyak-ngoyakkan kebhinnekaan dan keberagaman yang sudah terbangun sejak Indonesia merdeka.

Data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama RI mengungkapkan nilai toleransi di negeri ini sudah berada di atas 70 persen. Patut diingat, meningkatnya potensi intoleransi karena ancaman radikalisme dari multiagama dan primordial sesama anak bangsa. Faktor lainnya, terjadinya kesenjangan ekonomi, politik, dan rasa keadilan.

Padahal, pendiri bangsa ini sudah mengajarkan tentang toleransi. Ketika Pancasila ingin disahkan sebagai dasar negara, ada usulan saudara kita di Indonesia Timur agar alinea keempat dalam Pancasila, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak, sebagian rakyat Indonesia bagian timur tidak ingin bergabung ke Negara Indonesia.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pendiri Republik, seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Teuku M Hasan, dengan legawa menghapusnya. Menggantinya dengan kalimat; “Yang Maha Esa”. Sungguh hebat kenegarawan tokoh Islam saat itu. Hamka Haq dalam bukunya Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam (2011) menulis sila pertama merupakan hasil kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan.

Dua tokoh agama, seperti KH Said Aqil Siradj, ketua umum PBNU, dan Ahmad Syafii Maarif, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, prihatin dengan melunturnya kondisi kebangsaan saat ini. Rakyat sangat rentan diprovokasi. Pekan ini, Said Aqil menawarkan dua langkah menghadang laju intoleransi untuk jangka pendek dan panjang.

"Jangka pendek, peran kiai Nahdlatul Ulama (NU) harus digalakkan dalam membimbing masyarakat, menjadi guru, pembimbing. Jangka panjang, melalui kurikulum," jelas Said Aqil usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dunia, kata Said, melihat umat Islam di Indonesia sangat moderat, toleran. Tapi akhir-akhir ini mulai mengendur yang diikuti menguatnya gejala intoleransi. Penyebabnya adalah kesenjangan yang kian melebar di masyarakat.

Buya Syafii berpendapat, intoleransi sebuah simbol kebiadaban, sedangkan toleransi adalah keberadaban. Dia mendukung sekolah yang menanamkan kebhinnekaan. Dunia pendidikan harus melek terhadap ancaman intoleransi yang menebarkan kebencian. Maka itu, Muhammadiyah mengingatkan bangsa ini dan pemerintah untuk membangun keadilan. Keberpihakan kepada rakyat di kelas menengah dan bawah. ***

Indahnya Indonesia karena sejak dulu membudayakan sikap kebersamaan, gotong royong, membangun toleransi dan kerukunan. Sekarang? Sudah mengendur. Jika dibiarkan, Indonesia terbelah. Kepiawaian pemimpin dan anak bangsa yang mendambakan kedamaian mampu meluruskan gejala intoleransi. Pemimpin menjadi teladan rakyatnya. Tidak kemaruk korupsi. Tidak juga mengedepankan primordial.

Komnas HAM mencatat, tren pelanggaran kebebasan beragama setiap tahun terus meningkat. Tahun 2014 tercatat 74 pengaduan. Pada 2015 meningkat 87 pengaduan. Dan pada 2016 lebih dari 87 kasus. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan didominasi oleh pelarangan, penghalangan, dan perusakan rumah ibadah.

Nabi Muhammad saw mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi sejak 14 abad lalu. Kita masih ingat kisah Hajar Aswad, batu hitam yang berada di sisi pintu Kakbah. Ketika batu itu terseret banjir besar, suku-suku di Arab berselisih paham—siapa yang berhak mengangkatnya ke tempat semula. Hasil musyawarah, Muhammad yang diminta meletakkannya kembali.

Dengan kearifan Nabi, dia membentangkan serban. Lalu batu itu diletakkan di tengah kain. Empat suku berselisih diminta Nabi memegang masing-masing ujung serban menuju Kakbah. Mereka takjub. Pesan dari peristiwa itu, tentang kerukunan dan toleransi dari kebersamaan dan gotong royong. Karena kepiawaian Rasul, mereka tidak jadi cakar-cakaran. Adakah pemimpin di negeri saat ini mencontoh Rasulullah?

Menguatnya intoleransi di negeri ini, tidak lepas dari lunturnya kepercayaan publik terhadap elite-elite yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anak bangsa di tiga lembaga itu terkadang tak lagi memberikan pesan kedamaian. Tapi, terkesan memprovokatif. Ketika terjadi kebuntuan pemikiran, tokoh agama harus memberikan jawaban menyejukkan.

Sikap intoleransi akan tumbuh sumbur ketika negara lemah dan terlambat hadir di tengah masyarakat. Kelompok ini mencari kesempatan di tengah negara lalai mengurus rakyat. Kelompok intoleransi ini memanfaatkan isu agama, suku, sejarah masa lalu untuk memobilisasi massa. Negeri ini akan terjadi disintegrasi ketika anak bangsa tidak bisa merawat keberagaman.

Saatnya dimulai dari rumah dan sekolah. Menghadirkan dan mengingatkan orang tua dan guru. Di sekolah tempatnya membentuk karakter anak bangsa yang ramah, bukan amarah. Agama menuntun belajar santun. Dan guru bisa mengajarkan; agar cinta ibu pertiwi bernama Indonesia. Dengan begitu, gejala intoleransi bisa dilawan. Negara belum terlambat. ***