Kaji Ulang Flyover MBK Bandar Lampung

TUTUP AKIBAT FLYOVER. Pejalan kaki melintas di depan deretan ruko yang tutup akibat pembangunan flyover di Jalan Gajah Mada-Jalan Ir Juanda, Bandar Lampung. (Dok.Lampost.co)

BANDAR LAMPUNG -- Pembangunan jalan layang atau flyover di kawasan Mal Boemi Kedaton, (MBK) Bandar Lampung, perlu dikaji ulang. Selain tidak ada izin dari Pemerintah Pusat sebagai pemilik ruas jalan yang bakal jadi tempat pendiriannya, sejumlah flyover yang telah dibangun juga masih menyisakan masalah.

Untuk diketahui, rencananya salah satu bangunan flyover yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berdiri di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, mulai dari sekitar depan pul PO Gumarangjaya. Bangunan itu memanjang hingga Jalan Teuku Umar sekitar depan kantor PTPN VII Lampung.

Sepanjang jalan itu memang terjadi kemacetan akibat adanya persimpangan di Jalan Pagaralam (Gang PU), Jalan Sultan Agung, juga sejumlah putaran atau U-turn di dekat lokasi tersebut. Namun, untuk membangun di aset milik Pemerintah Pusat, tentu ada prosedur dan izin. Sebab, Pemkot tidak boleh mengeluarkan anggarannya untuk membangun di aset milik pusat.

Hingga kemarin (11/1), pihak berwewenang di jalan itu, yakni Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Kementerian PU-Pera perwakilan Lampung mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan Pemkot terkait pembangunan flyover MBK.

Salah satu pejabat pembuat komitmen (PPK) ruas jalan nasional di P2JN mengatakan sudah dua kali pihaknya tidak diajak koordinasi dengan Pemkot terkait penggunaan jalan nasional. Pertama saat pembangunan taman di Tugu Juang dan kini pembangunan flyover.

"Karena yang namanya jalan nasional di bawah Kemenpu-Pera apa pun aktivitas di atasnya harus seizin kementerian karena menyangkut lahan millik pusat," kata PPK yang enggan disebut namanya itu, kemarin.

Ia memaparkan PPK Wilayah V memiliki wewenang atas jalan nasional mulai dari Jalan Soekarno-Hatta (bypass) hingga Bakauheni, lalu jalan di dalam kota mulai dari Jalan Zainal Abidin Pagaralam—Jalan Teuku Umar, dan Jalan Sriwijaya hingga Pelabuhan Panjang. "Mungkin langsung ke kementerian pusat koordinasinya," ujarnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga mengaku tidak ada koordinasi dari Pemkot dengan pihaknya yang merupakan wakil Pemerintah Pusat. "Kalaupun Pemkot langsung surati Kemenhub (Pemerintah Pusat), pasti diteruskan ke Pemprov," kata Kasi Perhubungan Darat Dishub Lampung Edy Riyanto, Rabu (11/1).

Secara terpisah Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengatakan memang pembangunan dua flyover bisa dilakukan setelah izin dilengkapi. "Izinnya harus beres dulu. Kalau tidak, nanti bisa dibongkar di tengah jalan, seperti rekayasa lalu lintas dahulu," kata Yusuf Kohar, kemarin.

Selain izin, kajian yang matang dan komprehensif dengan melibatkan banyak pihak, terutama sejumlah tempat usaha seperti toko dan apotek atau sejenisnya yang dilintasi, juga kualitas bangunannya bagus. "Karena yang sudah-sudah itu kualitasnya di bawah standar," ujarnya. *