2012-12-14 08:38:00
Kantor KPU Lampung Disegel

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Upaya KPU Lampung menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub) pada 2013 terus mendapat tentangan. Sekitar seratus orang, Kamis (13-12), berunjuk rasa dan menyegel kantor KPU Lampung.

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) itu menilai KPU Lampung membangkang atas kesepakatan pembatalan Pilgub 2013.

“Padahal mereka (KPU Lampung, red) sudah tanda tangan dan setuju tidak ada pilgub di tahun 2013. Tapi ini kenapa mereka melancong ke Jakarta membawa pasukan 14 KPU kabupaten dan kota untuk menemui KPU Pusat, DPR, dan Mendagri?” kata koordinator aksi, Heri Burmeli, dalam orasinya di depan kantor KPU Lampung.

Sempat terjadi kericuhan antara massa dan polisi. Pasalnya, mobil pengunjuk rasa berusaha menerobos dan menabrak gerbang kantor KPU Lampung yang dibarikade polisi. "Tidak apa-apa pak polisi, biarkan saja mereka masuk," kata anggota KPU Lampung, Firman Seponada, sambil membuka gerbang kantor KPU Lampung, di Jalan Gajah Mada, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung.

Selain berorasi, massa sempat berdialog dengan Firman Seponada dan menyampaikan kegundahan mereka yang merasa mewakili masyarakat Lampung. Akhir dari aksi demonstrasi itu, massa menyegel pintu kantor KPU Lampung sebagai simbol lembaga tersebut tidak perlu dipercaya oleh masyarakat.

Sedangkan Firman mengatakan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berkali-kali menyampaikan bahwa pertemuan antara KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung yang difasilitasi Dirjen Otda Kemendagri, beberapa waktu lalu, bukan memutuskan, melainkan menyepakati adanya islah di kedua belah pihak.

"Gubernur berkali-kali menyampaikan pertemuan kemarin bukan putusan, melainkan kesepakatan. Artinya, tidak menutup kemungkinan Gubernur menyetujui adanya Pilgub 2013 asal jelas dasar hukumnya," kata Firman.

Ia menambahkan revisi UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah baru akan diputuskan pada Maret mendatang. "Pelaksanan pilgub tahun 2013 bukan kemauan KPU Lampung, jadi kami menyerahkan keputusan ini pada tingkat pusat," kata dia.

DPRD Plinplan
Di sisi lain, DPRD Lampung belum juga mengambil sikap tegas terkait gonjang-ganjing pelaksanaan pilgub. DPRD yang semula akan mengalihkan anggaran proyek yang tidak prioritas dalam APBD 2013, kali ini malah membatalkannya. "Coba kita tunggu saja, dan apa tindak lanjutnya," kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan kemarin.

Sikap menunggu juga ditunjukkan sejumlah partai politik. “Kami masih berpegang pada kesepatan di (Hotel) Sheraton. tapi silakan saja pihak-pihak melakukan langkah lain. Tetapi kapan pun Pilgub Lampung digelar, Golkar tetap siap dan akan mengusung kader sebagai calon gubernur,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung yang juga Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni.

Hal sama disampaikan Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi. “PKS juga masih menunggu keputusan dari pusat dan mempersilakan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memperjelas itu,” ujar dia.

Sedangkan Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung Hidayat dalam diskusi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandar Lampung mengatakan lebih setuju pilgub dilaksanakan 2015 agar tidak ada dualisme kepala daerah.
"Jika gubernur terpilih sebelum jabatan gubernur sebelumnya berakhir, PNS akan terpecah menjadi dua. Apakah ikut gubernur lama, atau mengikut gubernur terpilih,” kata Hidayat. (CR-2/VER/U-2) foto: Zainuddin

komentar facebook