2013-06-30 04:30:00
Kemendikbud Luaskan Pendidikan Inklusif

JAKARTA (Lampost.Co): Dewasa ini Kemendikbud terus memperluas jangkauan layanan pendidikan dengan penerapan program pendidikan inklusif. Untuk lebih mengakselerasi pertumbuhannya, upaya yang dilakukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud telah menggandeng pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam mempelopori pendidikan inklusif.

"Sebanyak enam gubernur dan 34 bupati serta walikota telah menjadi pelopor pendidikan inklusif," kata Direktur PKLK Ditjen Dikdas Kemendikbud Mudjito kepada wartawan,di Kemendikbud Jakarta, kemarin. Menurut Mudjito kerja sama dengan PKLK dalam pendidikan inklusif bagi daerah memunyai sejumlah kriteria antara lain

memiliki regulasi daerah yang menjadi turunan Permendiknas No.70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, memiliki kelompok kerja, dan telah melakukan uji coba atau model pada setiap kecamatan serta adanya dukungan pembiayaan dari APBD untuk membiayai program pendidikan inklusif pada tahun berjalan. "Perubahan pendekatan dari semula berbasis sekolah menjadi provinsi dan kabupaten atau kota berdampak tingginya tingkat penerimaan masyarakat untuk menerima program pendidikan inklusif," ungkap Mudjito. MTVN/L-2

komentar facebook