Kementerian LH Datangi Perambah Tidak Bermitra di Register 45

Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendatangi satu per satu kelompok perambah di kawasan hutan Register 45, Sungaibuaya, Mesuji. (Foto:Lampost/M.Ridwan )

MESUJI--Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Murni mendatangi satu per satu kelompok perambah di kawasan hutan Register 45, Sungaibuaya, Mesuji, yang enggan atau tidak mau bermitra, Rabu (1/3/2017).
Pada kegiatan yang dilaksanakan Selasa (28/2), ketua pelaksana harian itu berupaya mengakomodasi masyarakat yang ada di Register 45 agar taat hukum dengan mengikuti kemitraan sebagai satu satu solusi.
"Negara ini hadir untuk masyarakat di sini. Pemerintah bisa saja bersikap kaku dengan menerapkan hukum, tetapi pemerintah berupaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat," kata Murni, Rabu (1/3/2017).
Dia mengakui jika kini masih banyak perambah yang tidak memahami kemitraan. Menurut Murni, kebanyakan dari mereka menganggap kemitraan adalah upaya dari pemerintah untuk mengakali mereka agar keluar dari Register 45 dengan paksa.
"Pola pikir itu yang harus diubah dari masyarakat, ketakutan mereka yang tidak beralasan kepada pemerintah. Upaya pendekatan ini terus kami lakukan dan akan berhenti setelah kemitraan dapat merangkul semua perambah yang ada di kawasan hutan seluas 43.100 ha tersebut," kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Mesuji tersebut.
Murni melanjutkan sejauh ini pihaknya sudah mendatangi lima kelompok perambah se-Register 45.

Sebelumnya, Yasin, dari kelompok Tugu Roda, perambah bermitra, saat menerima kunjungan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Murni, berharap pemerintah menjalankan penegakan hukum. Sebab, adanya penegakan hukum menjadi pembeda antara perambah bermitra dan yang enggan bermitra.
"Sudah dua tahun berjalan kemitraan, tetapi seperti berjalan di tempat karena tidak adanya penegakan hukum. Mereka yang tidak bermitra tidak pernah mendapatkan tindakan tegas dan bebas menggarap lahan, sedangkan kami yang bermitra terus di bawah tekanan intimidasi juga aturan. Jika penegakan hukum tidak kunjung dilaksanakan, saya dengan tegas menyatakan keluar dari kemitraan," kata dia.
Di sisi lain, Mulkifli, perwakilan Marga Adat Mesuji, berharap Mesuji tetap dalam situasi damai. Dia menceritakan sebelum lahan ini diminta oleh Pemerintah Belanda, warga Mesuji menyerahkan lahan tersebut untuk digarap pemerintah.
Di sisi lain, Konsultan PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) Register 45, Mayjen (Pur) Rahyono menambahkan jika Register 45 yang memiliki luasan 43.100 ha itu masih dikoordinasikan oleh segelintir orang untuk menggarap lahan register. Pihaknya tengah mengumpulkan data orang-orang tersebut.