KKP Genjot Pemanfaatan Potensi Budi Daya Laut

Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dok. Lampost.co

JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjadikan bidang budi daya laut sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan perikanan budidaya nasional ke depan.
Hal ini mengingat besarnya potensi yang masih dapat dimanfaatkan, sehingga diharapkan mampu mendongkrak kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional.
Demikian disampaikan Dirjen Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto dalam kerangan pers-nya di Jakarta, Senin (20/3/2017).
Menurut dia, kajian terbaru potensi kawasan perikanan budidaya menunjukkan total potensi indikatif lahan budi daya laut mencapai ± 12 juta hektare. Di sisi lain, total luas pemanfaatannya lahan budi daya laut baru mencapai ± 285.527 hektar atau sekitar 2,36% dari total potensi yang ada, dengan capaian volume produksi budidaya laut hingga akhir 2016 mencapai ± 11.762.420 ton atau naik 4% dari tahun sebelumnya.
KKP telah menetapkan program prioritas tahun 2017 dengan mulai memperkenalkan modernisasi teknologi pada pada bidang budidaya laut yaitu budidaya laut lepas pantai atau lebih dikenal dengan KJA offshore.
Teknologi yang full mengadopsi teknologi yang diterapkan di Norwegia ini disinyalir akan mampu menggenjot produksi kakap putih secara signifikan.
Rencananya, menurut Slamet, KJA offshore ini lebih dahulu difokuskan di tiga kawasan strategis, yaitu Kepulauan Karimun Jawa, Pangandaran, dan Kota Sabang, di mana pembiayaannya berasal dari APBN, sedangkan pengelolaannya akan menggandeng BUMN Perikanan, yaitu Perum Perindo.
Mekanisme pengelolaan KJA sedang dalam tahap pembahasan business plan untuk memetakan mata rantai bisnis yang akan dibangun nantinya. "Intinya kami berharap pembangunan KJA offshore ini akan memberikan multiplier effect khususnya bagi pemberdayaan masyarakat,” jelas Slamet.
Ditanya mengenai pemilihan komoditas kakap putih, Slamet menambahkan karena kakap putih memilliki pangsa pasar ekspor yang lebih luas selain kerapu. “Kita targetkan produksi ikan kakap putih dari ketiga lokasi ini mencapai 2.415 ton atau setara dengan nilai Rp56,4 miliar per tahun,” tambah Slamet.
Seperti diketahui, kebutuhan benih untuk KJA offshore mencapai 3,6 juta ekor benih (1,2 juta ekor benih/unit), dalam memenuhi kebutuhan tersebut KKP akan mendorong UPT Ditjen Perikanan Budidaya untuk memproduksi benih, disamping tentunya kerjasama dengan pihak swasta untuk kekurangannya. Masyarakat juga akan dilibatkan khususnya pada segmen penggelondongan benih, di mana rencananya mampu memberdayakan sebanyak ± 1.450 orang. Intinya, menurut Slamet, program ini akan secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain tetap mengedepankan pengembangan yang family based-aquaculture.

Revitalisasi
Ditjen Perikanan Budi Daya mulai tahun 2017 akan fokus dalam upaya optimalisasi melalui program revitalisasi KJA, terutama KJA yang dikelola masyarakat. KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA tahun ini sebanyak 15.583 lubang, dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7%).
Artinya, ini menjadi hal yang perlu disikapi bahwa penting kementerian terkait berkoordinasi dengan KKP sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah perikanan budi daya, sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.
Tahun 2017 KKP menargetkan revitalisasi KJA sebanyak 250 unit (1000 lubang), dimana diharapkan akan mampu menghasilkan produksi lebih dari 342 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar ± Rp34 miliar. Di samping itu, program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 500 orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudi daya mencapai Rp80 juta–Rp182 juta/tahun.
Selain revitalisasi dari KKP, KKP juga menggandeng Perindo. Dalam keterangannya GM Marikultur Perindo, Muhibuddin Koto, menyatakan ke depan Perindo akan mulai fokus menggarap potensi budidaya laut melalui kerja sama efektif yang difasilitasi KKP.
Langkah awal, ditambahkan Muhibuddin, Perindo direncanakann akan membantu pelaksanaan revitalisasi sebanyak 1.000 lubang di 6 klaster dengan target produksi minimal 200 ton/bulan. Klaster-klaster terebut antara lain di Bali, Natuna, Konawe Selatan, Ambon, Lampung, dan Padang. Harapannya produksi budidaya kerapu meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya selain itu diharapkan akan mampu meningkatkan daya serap benih 3,6 juta yang diproduksi dari pembenih.
Mengenai strategi revitalisasi KJA, Slamet mengaku pihaknya telah memiliki strategi konkret untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Menurut dia, setidaknya ada lima strategi yang akan ditempuh.
Pertama, memfasilitasi aksesibilitas terhadap input produksi yang efisien. Peran fasilitasi bagi kemudahan akses input produksi seperti benih berkualitas dan pakan akan didorong melalui UPT Ditjen Perikanan Budi Daya.
Kedua, mendorong Penguatan Kelembagaan dan kemitraan usaha. Ditjen PB juga akan memfasilitasi kemungkinan kemitraan yang dapat dijalin antara kelompok pembudi daya dan pihak swasta, BUMN maupun asosiasi pengusaha budi daya ikan laut seperti Hipilindo (Himpunan Pembudidayaan Ikan Laut Indonesia) dan HIPIKERINDO (Himpunan Pembudidaya Ikan Kerapu Indonesia). Kemitraan ini penting untuk menjamin kemudahan akses terutama input produksi dan pasar. Ketiga, fokus pada komoditas yang berbasis pasar.
Komoditas budi daya laut akan diarahkan untuk jenis ikan yang berbasis pada keinginan dan trend pasar, sehingga mampu berdaya saing. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur. Ini juga akan didorong untuk menciptakan efisiensi produksi dan menjamin konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir. Dan kelima, menyediakan akses informasi teknologi. Langkah yang ditempuh yaitu dengan mendorong pelayanan akses informasi teknologi yang lebih mudah diterima masyarakat pembudidaya baik secara langsung melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan penyuluhan maupun tidak langsung melalui media dan sarana lainnya.
Terkait pemasaran, Perum Perindo telah menjajaki kerja sama dengan buyer di Hong Kong, artinya permasalahan pasar tidak ada masalah. Intinya “Perindo akan memosisikan diri dalam memperkuat mata rantai bisnis marikultur baik di hulu (on farm), maupun bertindak sebagai penyangga di hilir (pasar),” tambah Muhibuddin.
Di sisi Lain diakui Yuliana, Wakil Ketua Hipilindo, komoditas ikan kerapu agak terkendala dengan masalah pasar, namun demikian pemberlakukan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup membuat Hipilindo saat ini telah mampu melakukan diversifikasi komoditas yang berbasis pada kebutuhan pasar terutama pasar lokal yang kebutuhannya cukup tinggi. “Saat ini kami tidak melulu fokus pada ikan kerapu, tapi sudah melirik komoditas lain seperti ikan kakap, sehingga mampu meningkatkan posisi tawar,” tambah Yuliana.