Korupsi KTP-El: Budaya Elite dan Derita Rakyat

Yusdiyanto,Dosen HTN Fakultas Hukum Unila (Lampost)

BUNG Hatta (1960) mengatakan krisis yang terjadi bersumber dari tidak adanya karakter (integritas) bertanggung jawab. Ungkapan ini selaras dengan korupsi KTP-el yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,5 triliun. Publik dibuat tercengang, mulai dari jumlah uang yang dikorupsi sampai dengan pejabat yang terlibat. Proyek yang mengubah kertas biasa menjadi kertas plastik dan faktanya sampai saat ini menimbulkan sengkarut dan tidak selesai.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada banyak nama besar terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek KTP-el tertera dalam Surat Dakwaan KPK-RI No. DAK-15 /24/02/2017 pada sidang perdana 9 Maret lalu.
Mulai mantan menteri dan menteri, ketua DPR, seluruh anggota Komisi II DPR 2009—2014, ketua fraksi, ketua partai, pengusaha, dan pejabat ASN bergotong royong terlibat dalam megakorupsi KTP-el, sehingga kasus ini menambah catatan korupsi seperti Century, Hambalang, impor daging, pilkada, dst.

Tidak salah ungkapan Lord Acton, “Power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely”. Demoralitas elite politik benar-benar di bawah titik nadir, itulah yang sedang terjadi di Tanah Air. Baik tingkat infrastruktur maupun suprastruktur politik dihadapkan pada tingkah laku bahkan kultur koruptif, penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, tidak ada satu kebijakan politik yang benar-benar menjadi dasar kokoh untuk membangun perikehidupan rakyat menjadi lebih layak. Sudah tepat, opini dunia international mengatakan Indonesia Negara sebagai, “One of the most corrupt country in the world?”
Budaya Elite
Dari Sabang sampai Merauke, negara ini disatukan oleh budaya korupsi. Begitu luasnya persebarannya, begitu eksesif pengaruhnya, sehingga korupsi telah menjadi semacam ideologi nasional, sepadan dengan ideologi Pancasila. Lihat saja pejabat pusat-daerah baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif melakukan berbagai korupsi multilevel (multilevel corruption). Anehnya, tidak ada rasa malu dan biasa saja. Korupsi kian menyebar, berulang, terbuka, dan lebih parah. Publik menyimpulkan betapa korupsi sudah maha perkasa, akhirnya sense of crisis atas public distrus kepada penyelenggara Negara semakin besar dan ini cukup membahayakan.
Begitu pula praktik korupsi yang dilakukan para elite partai partai politik turut merasionalsasi, baik di level pusat-daerah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Pergantian rezim melalui pemilu diharapkan dapat menumpas budaya korupsi elite. Anehnya, justru terlibat, mengembangkan budaya korup, tertutup guna mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya.
Setidaknya, ada banyak alasan mengapa korupsi membudaya dikalangan elite. Pertama, perilaku korupsi sudah menjadi bagian utama konsolidasi kekuasaan. Melanggengkan kekuasaan perlu uang. Pejabat publik harus berkolusi dengan calon investor. Terjadilah hubungan kausalitas saling menguntungkan. Kedua, praktik korupsi dilakukan secara komunal, antarlintas kekuatan partai politik bersama pemerintah.
Ketiga, belum ada tokoh berpengaruh yang nekat mewakafkan dirinya dalam perang melawan korupsi. Beberapa komisioner KPK yang nekat justru dikriminalisasi. Keempat, ada semacam pembagian kerja tidak tertulis dalam tiap partai politik. Ada pihak yang bertugas mencari uang, dan pula yang terus mengembangkan idealisme politik.
Kelima, tampak dalam kasus e-KTP korupsi dilakukan secara gotong royong, uang hasil korupsi didistribusikan secara fungsional dan proporsional sesuai posisi dan kevokalannya. Keenam, Pemimpin lembaga negara hasil pemilihan yang semula menunjukkan komitmen tinggi pemberantasan korupsi, ternyata juga larut dan turut serta melakukan korupsi, sistemik, massif, dan kompromis. Budaya korupsi elite menandakan pemerintahan kurang serius melaksanakan good governance terutama yang berkenaan dengan: tranparansi, rule of law, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, dan responsiveness.
Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa begitu susah memberantas korupsi? Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kondisi hukum saat itu adalah, “Desperate but not hopeless. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi sudah mencuri uang rakyat.
Meningkatnya budaya korupsi menggorogti uang rakyat dan bakal membawa bencana, tidak saja perekonomian nasional, tapi merusak karakter dan kepribadian bangsa. Indikasi membudayanya perilaku korup karena sikat individualistik, tamak, moral sakit, gaya hidup konsumtif, malas, ajaran agama kurang diterapkan, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, dan sikap permisif masyarakat terhadap pelaku korupsi.

* Derita Rakyat

Dalam perkara KTP-el, semua pihak terlibat dari eksekutif, legislatif, swasta, dan dunia usaha. Melakukan gotong-royong mulai merumuskan kebijakan, melaksanakan dan pengawasan. Jeremy Pope mengatakan indikasi korupsi makin mudah terlihat dari melemahnya nilai-nilai sosial, mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum dan tidak ada transparansi dan tanggung gugat dalam sistem integritas publik.
Derita rakyat akibat korupsi semakin besar, terlihat dari, pertama, korupsi merusak sistem demokrasi yang tengah berlangsung di masyarakat. Kedua, korupsi merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi menghambat pembangunan masyarakat berkelanjutan. Uang yang dikorup seharusnya dapat digunakan untuk beberapa generasi ke depan. Keempat, korupsi merusak pasar, nampak dari pengadaan barang dan jasa, adanya persaingan yang tidak sehat di antara perusahan dalam memperebutkan tender.
Kelima, korupsi merusak kualitas hidup, sebab jika tidak dikorup anggaran negara dapat digunakan membiayai pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara masif dan memadai, dan keenam korupsi dianggab melanggar hak-hak asasi manusia terutama hak ekonomi social dan budaya, akhirnya tindak pidana korupsi dalam dikatakan kejahatan kemanusian.

* Istrumen Hukum

Sejak reformasi banyak sekali undang-undang telah dilahirkan sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Banyak pula lembaga-lembaga baru didirikan untuk melawan korupsi, baik yang dibentuk oleh DPR atau pun yang tumbuh dalam masyarakat. Semangat anti korupsi bahkan menjadi trademark. Jargon dan statement korupsi ramai diteriakkan. Tetapi, apa yang terjadi? Korupsi bukan berkurang namun bertambah parah.
Instrumen penindakan korupsi, mulai TAP MPR NO. XI/MPR/1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Gagasan hukuman mati dan perampasan aset koruptor sebagai mana pasal-pasal 39—42 KUHP dan pasal 194 KUHAP perlu dimasukan dalam konstruksi dakwaan, sehingga ketika putusan bersalah dibacakan dapat sekaligus merampas aset, terkait dengan korupsi dan telah disita dengan pola memiskinkan koruptor.

* Penindakan Korupsi

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai extraordinary crime, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan extraordinary measure. Pihak elite yang terlibat dalam kasus KTP-el wajib dibongkar dan dimintakan pertanggungjawabannya secara menyeluruh tidak boleh ditutupi apalagi diselamatkan, sehingga dalam upaya pemberantasan dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (extraordinary enforcement).
Karena kejahatan KTP-el terlihat seperti (1) kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. seperti Mafia di Italia, Yakuza di Jepang, Triad di Cina Jakarta, dan kartel di Kolombia, atau bandar narkoba di Lampung. 2) Dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah membuktikannya. 3) Berkaitan langsung dengan lintas kekuasaan, lintas partai, dan lintas pengusaha. 4) Motif dan niat korupsi dilakukan mulai tahap perencanaan, dan 5) Kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak dengan menghambat kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, harapan mengurai sengkarut korupsi KTP-el kepada KPK RI untuk membongkar, menghukum pihak yang terlibat dan terpenting mengembalikan kerugian segara sebesar Rp2,5 triliun.
Penutup
Bagir Manan mengatakan kita mendambakan pemimpin yang sehati dan sanggup berada di tengah-tengah rakyat untuk menyelami persoalan mereka.
Gerakan Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi-JK dengan revolusi mental perlu serius diimplementasikan, di tengah pesimisme terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, political will pemerintah (baca KPK-RI) bersama masyarakat terus dibutuhkan dalam memerangi korupsi guna memajukan dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.
Kasus KTP-el harus dikawal, diungkap sejelas-jelasnya siapa saja pihak yang terlibat dan perlu di-pressure dengan cara luar biasa oleh semua pihak termasuk pers. Namun, kesemua ini kembali kepada iktikad pemimpin menindak tegas dan menyelesaikan perkara ini, sehingga semua elite yang terlibat dapat diminata pertangujawabannya dan diberikan hukuman yang seberatnya. ***