Korupsi Mengalir Sampai Desa!

H Bambang Eka Wijaya (Lampost.co)

DESENTRALISASI pemerintahan daerah bawaan reformasi diikuti desentralisasi korupsi di pemerintah kabupaten/kota yang kian dominan. Lalu, sejak ada transfer dana ke desa dari APBN dan APBD, menurut Indonesia Corrruption Watch (ICW), korupsi juga mengalir sampai desa.
Selama 2016, ICW mencatat ada 292 kasus korupsi di pemkab/pemkot dengan nilai korupsi Rp478 miliar, dan 62 kasus korupsi di pemerintah desa dengan nilai korupsi Rp18 miliar. Kemudian, korupsi di kementerian sebanyak 28 kasus dengan nilai korupsi Rp206 miliar. (Kompas.com, 3/3)
Dominasi kasus korupsi di pemerintah daerah, menurut Tama S Langkun, dari ICW, mengindikasikan pengawasan di internal pemerintahan daerah masih lemah. Juga korupsi di pemerintahan desa, isyarat pengawasan mesti diperketat.
Tama menyatakan desentralisasi anggaran hingga ke perdesaan merupakan upaya pemerataan. Namun, ketika desentralisasi dilaksanakan, terjadi desentralisasi kekuasaan dan tentunya rawan terjadi korupsi.
Mekanisme kontrol dalam pengelolaan dana desa itu yang belum sistemik. Oleh karena itu, untuk membantu kepala desa terhindar dari jerat korupsi, di Kabupaten Tulangbawang, untuk mengelola dana desa agar jelas pertanggungjawabannya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum perseroan terbatas (PT).
Sejak awal 2016, kini 147 kampung (desa) di Tulangbawang terbentuk BUMDes PT Tulang Bawang Maju Bersama. Perusahaan ini menjadi distributor aneka produk, seperti semen, sarana produksi pertanian, dan sembako dengan harga pabrik. (Lampost.co, 13/12/2016)
Anggota Komisi II DPR perancang UU Desa, Budiman Sudjatmiko, tertarik pada model Tulangbawang ini dan mengangkatnya ke tingkat nasional dengan membentuk BUMDes Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Budiman, yang juga pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Indonesia (Papdesi), memperkenalkan BUMDes ke seluruh Indonesia bersama Zaidirina, inisiator BUMDes Tulangbawang.
Bukan hanya melepas kepala desa dari jerat korupsi, BUMDes model Tulangbawang juga punya prospek baik mendorong kemajuan masyarakatnya sehingga melalui BUMDes Indonesia, Pertamina tertarik memasok listrik 60 megawatt untuk tambak warga BUMDes Tulangbawang.
Pada penandatanganan komitmen Pertamina itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan BUMDes Tulangbawang bisa menjadi model dalam menaikkan taraf ekonomi masyarakat.
Peluang korupsi pun ditutup dengan prospek menaikkan kesejahteraan rakyat desa. ***