KPK Didesak Segera Tuntaskan Kasus KTP-el

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan--FOto: MOHAMAD IRFAN

Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera tuntaskan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Hal itu guna menjaga kredibilitas institusi DPR RI.

"Saya minta kasus ini dituntaskan, disegerakan. Kalau memang ada anggota kami di DPR yang 'bermain', ajukan saja mereka ini secepatnya ke persidangan. KPK Juga harus mampu menjaga kredibilitas institusi dan lembaga lain, termasuk DPR," kata Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan di Jakarta, Selasa 7 Maret 2017.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan masih banyak anggota Komisi II DPR yang bersih. Yang datang ke DPR untuk bekerja dan mengabdi. Jika kasus KTP elektronik berlarut-larut akan mengakibatkan pembusukan karakter institusi DPR dan pemerintah.

"Tolong pikirkan kami. Kasus ini juga telah membuat teman-teman di Kemendagri bekerja dengan penuh kecemasan, kecurigaan, dan tidak tenang. Siapapun yang salah harus dimintakan pertanggungjawaban," ucapnya.

Arteria secara pribadi mendukung KPK untuk segera menuntaskan dugaan korupsi dalam proyek KTP elektronik. "Saya apresiasi KPK, jangan takut. Kami semua mendukung dan berada di belakang KPK. Kerja benar, kerja baik, dan jangan main politik, saya yakin itu semua amunisi KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meyebut lima pimpinan KPK sepakat menyelesaikan kasus korupsi proyek e-KTP 2011-2012 yang lama terkatung-katung. Lembaga Antirasuah tak gentar meski kasus ini menyeret banyak nama besar, termasuk anggota DPR.

Laode memastikan KPK tak diintervensi pihak mana pun hingga saat ini. "Enggak ada tekanan. Ini saya di kantor DPR, enggak ada. Ini saya berteman (dengan anggota DPR)," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Maret 2017.

Pengadilan Tipikor bakal menyidangkan kasus megakorupsi KTP-el, Kamis 9 Maret. Ada dua tersangka yang bakal disidangkan, yakni Dirjen Dukcapil Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP Sugiharto.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bakal ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam dakwaan. Nama-nama besar itu juga diprediksi bakal mengguncang dunia perpolitikan Indonesia.

Sayangnya, Laode enggan mengungkap siapa saja yang bakal terseret dalam kasus ini. Dia meminta semua pihak menunggu hingga pembacaan dakwaan digelar.

Selama ini, KPK sudah memeriksa banyak pihak, antara lain Ketua DPR Setya Novanto, bekas Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lain-lain. Mereka yang diperiksa diduga mengetahui kasus tersebut ketika bertugas pada periode sebelumnya.