KPK Periksa Mantan Pejabat Kemendagri terkait Kasus KTP-el

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Jakarta -- Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) kembali memanggil dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) senilai Rp6 triliun pada tahun 2011-2012.

Eks pejabat yang dipanggil KPK adalah A. Rasyid Saleh dan Sugiharto. Rasyid pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri pada Maret 2005 sampai 1 November 2009. Sementara Sugiharto menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Tahun 2011-2015. Sugiharto kini menjadi Staf Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

"Ya, KPK memanggil kembali A Rasyid Saleh dan Sugiharto untuk menjadi saksi dari tersangka IR (Irman)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017).

Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah PNS di lingkungan Kemendagri, yakni Kaepala Subdit PDAK Kemendagri Erikson P Manihuruk dan staf Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Kemendagri Eko Sukrisna.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi dari IR," ucap Febri.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek KTP-el tahun 2011-2012 di Kemendagri. Keduanya, yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Irman dan Sugiharto diduga telah menyalahgunakan kewenangan, sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp2 triliun.

Irman dan Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.