2013-03-30 15:01:00
KPU Lampung Diminta Transparan Dalam Verifikasi Pencalonan

BANDAR LAMPUNG (Lampost) : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung meminta KPU transparan dalam memverifikasi pencalonan anggota DPRD di pemilu 2014. Lembaga penyelenggara pemilu itu harus terbuka dalam menentukan caleg memenuhi syarat atau tidak.

Ketua divisi hukum dan penindakan pelanggaran Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pihaknya meminta kepada KPU Provinsi Lampung dan 14 kabupaten/ kota untuk transparan dalam memverifikasi berkas pencalonan seluruh calon anggota legislatif. Pasalnya, dalam proses tersebut rawan kecurangan dan manupulasi data. “Bawaslu meminta KPU benar-benar transparan dalam memverifikasi berkas caleg ini. Kita tidak ingin dalam proses ini ada yang ditutup-tutupi,” kata Fatikhatul, Jumat (28-3).

Menurut dia, KPU harus membuka diri kepada Bawaslu dan kepada publik terkait dengan data calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh calon anggota legislatif. Dalam verifikasi berkas pencalonan tersebut, mulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual. “Agar tidak ada kecurigaan-kecurigaan maka KPU harus terbuka dan bersedia menunjukkan data-data caleg itu,” ujarnya.

Fatikhatul mencontohkan, dalam verifikasi administrasi, KPU juga harus tetap berpedoman pada Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, seluruh persyaratan caleg itu harus terpenuhi. Jika tidak, KPU juga harus berani mencoret caleg tersebut dari daftar calon sementara (DCS).

“Jangan sampai ada kompromi dalam proses ini baik antara KPU dengan partai politik maupun dengan caleg. Kalau tidak memenuhi syarat ya harus dicoret,” jelasnya.

Selain itu kata dia, dalam proses verifikasi ijazah caleg KPU juga harus teliti dan melibatkan pihak-pihak terkait, baik dengan Bawaslu maupun dengan kemendiknas. Jika ijazah tidak sesuai dan palsu maka KPU juga harus mencoretnya dari daftar caleg. “Ijazah palsu ini juga selalu muncul dalam pemilu. Sehingga KPU harus teliti dan meminta masukan kepada masyarakat,” tegasnya.

Keterbukaan itu, kata dia, menjadi prinsip KPU dalam seluruh rangkaian proses pencalonan, sejak masa pendaftaran, penetapan DCS, masa perbaikan, verifikasi syarat dukungan, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). “Untuk pemilu berkualitas kami meminta KPU taat aturan dan transparan dalam proses ini,” kata dia.

Menanggapi hal itu, ketua KPU Lampung Nanang Trenggono berjanji akan transparan dalam memverifikasi berkas calon anggota legislatif pemilu 2014. Dia mengaku tidak ada yang akan ditutup-tutupi dalam proses itu. Namun, Nanang mengakui tidak bisa memberikan semua data itu kepada Bawaslu maupun kepada masyarakat.

“Saya jamin KPU transparan dan terbuka dalam proses itu. Tapi ya tidak bisa semua data kita serahkan kepada Bawaslu atau masyarakat. Menurut Nanang, KPU tidak bisa menyerahkan data caleg tersebut kepada Bawaslu karena jumlahnya cukup banyak dan mencapai ribuan berkas. Namun, jika Bawaslu maupun masyarakat ingin melihatnya di KPU mereka tidak keberatan.

“Data ini tidak bisa kita serahkan kepada Bawaslu. Tapi jika mereka ingin melihatnya ya kami akan tunjukkan ataupun paling tidak mungkin kita hanya bisa memberikan sof copy filenya,” ujarnya. (CR2/L-1)

komentar facebook