Kuburan Jalan Layang

Ilustrasi jalan layang. 3.bp.blogspot.com.

INFRASTRUKTUR jalan serta jembatan merupakan modal besar dalam perekonomian. Mapan dalam dua infrastruktur vital itu dipercaya memperlancar distribusi barang, menekan ekonomi biaya tinggi, sekaligus menciptakan koneksi antarwilayah.

Pembangunan jalan layang (flyover) di Bandar Lampung dimaksudkan menjadi salah satu pilihan mengurai kemacetan sekaligus menciptakan efisiensi transportasi kota yang pada akhirnya dapat mendukung geliat ekonomi Kota Seribu Tapis.

Saat ini Bandar Lampung telah memiliki empat jalan layang, yakni di Jalan Ir H Juanda-Jalan Gajah Mada (panjang 600 meter dan lebar 9 meter) dibangun dengan biaya Rp60 miliar, flyover Jalan Pangeran Antasari-Jalan Tirtayasa (panjang 425 meter dan lebar 14 meter) dibangun dengan biaya Rp33 miliar, flyover Jalan Sultan Agung-Jalan Ryacudu (panjang 350 meter dan lebar 12 meter) dibangun dengan biaya Rp31 miliar, dan terakhir flyover di Jalan Pangeran Antasari-Jalan Gajahmada.

Saking semangatnya, Pemkot Bandar Lampung tahun ini akan kembali membangun dua flyover, yakni di Jalan Teuku Umar-Jalan Zainal Abidin Pagaralam (depan Mal Boemi Kedaton) dan di pertigaan Universitas Lampung.

Rencana pembangunan flyover ini menimbulkan persoalan. Sebab, jalan yang bakal dibangun merupakan jalan negara sehingga perlu meminta izin dari Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Namun faktanya, izin dari si empunya jalan belum ada, Pemkot tetap ngotot untuk membangun jalan layang. Ditambah lagi dengan keuangan Pemkot yang tengah defisit dan memiliki utang dana sertifikasi guru, biling, Jamkeskot, dan lainnya. Keuangan Pemkot seperti besar pasak daripada tiang.

Apalagi Pemkot tidak melakukan kajian komprehensif membangun flyover. Pengalaman di empat jalan layang yang sudah dibangun, Pemkot terkesan tidak memiliki kepedulian terhadap situasi masyarakat yang tinggal di bawah flyover, terutama geliat ekonomi di sekitarnya.

Faktanya, flyover menjadi kuburan bagi pemilik usaha di bawah atau samping flyover. Usaha mereka mati akibat letaknya yang tidak lagi strategis lantaran tertutup jembatan. Kebanggaan melihat jalan layang dari kejauhan, kelegaan dan kenyamanan melintasinya, berubah menjadi ironi saat publik memandang geliat ekonomi di sekitarnya.

Flyover boleh dibangun, tetapi prospek ekonomi masyarakat yang tinggal di bawahnya juga tetap harus diperhatikan. Begitu juga dengan perizinannya yang harus tuntas, baik izin kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Jangan sampai flyover menjadi kuburan bagi pelaku usaha dan kuburan bagi Pemkot karena salah memilih kebijakan. *