KY Pertanyakan Pelarangan Media Menyiarkan Sidang Ahok

Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Antara/Dharma Wijayanto

Jakarta -- Komisi Yudisial mempertanyakan kebijakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melarang sidang kasus penistaan agama disiarkan media. KY sudah mengirim surat untuk meminta penjelasan PN Jakarta Utara.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, sudah coba meminta konfirmasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait hal itu. "Tapi belum ada respon," kata kata Aidul di sela sidang Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2017).

Aidul mengaku, sudah menyurati PN Jakut soal anggota KY yang dilarang merekam pada sidang keempat Ahok, pekan lalu. KY ingin minta penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi.

Aidul berharap media bisa melakukan peliputan. Seingat Aidul, saat awal persidangan, majelis hakim memerintahkan sidang terbuka. Media pun, kata dia, dipersilakan meliput, kecuali saat pembuktian. "Pembuktian memang perlu juga," kata Aidul.

Dia memahami kebijakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara soal peliputan sidang Ahok. "Karena memang tahap pembuktian penting untuk tidak membuat saksi saling mempengaruhi," ujarnya.

Saidul memastikan belum ada catatan pelanggaran selama persidangan Ahok. Sidang berjalan sesuai jalur dan baik.

Hari ini sidang kelima Ahok kembali berlangsung. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Ada lima saksi yang direncanakan memberikan keterangan. Mereka merupakan para pelapor, yakni Ibnu Baskoro, Pedri Kasman, Willyuddin Abdul Rasyid Dhani, Hajah Irene Handono dan Muhammad Burhanuddin.

Namun, hanya tiga yang dipastikan hadir. Ketiganya yakni Pedri Kasman, Willyuddin Abdul Rasyid Dhani, dan Muhammad Burhanudin. Sementara, Irene Handono dan Ibnu Baskoro belum mengonfirmasi kehadirannya di persidangan.