2013-07-03 16:57:00
LAMBAR: Warga Kembali Pertanyakan Prona 2013

KRUI (Lampost.co): Program penyertifikatan tanah dan bangunan warga melalui prona 2013 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Barat, kembali dipertanyakan warga.

"Kata Pokmas yang mengurusnya kalau mau buat sertifikat harus bayar Rp500ribu perbidang, kok bisa seperti ini, karena yang kami dengar dari BPN Lampung Barat sewaktu menggulirkan prona tahun 2013 mengatakan program ini gratis, meskipun warga yang membuat harus mengeluarkan biaya untuk materai dan biaya lainnya seperti biaya pengukuran tanah, tidak lebih dari Rp150ribu per bidang yang akan disertifikat," kata Bur, seorang warga Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui, Pesisir Barat, beberapa waktu lalu.

Ia dan Warga lainnya mengharapkan BPN mengawasi pembuatan sertifikat melalui prona tahun 2013 ini, jangan sampai seperti tahun 2012 lalu, pembuatan sertifikat melalui Prona banyak menuai keluhan dan pertanyaan warga, karena untuk pembuatan sertifikat dipungut biaya Rp500ribu per bidangnya, Pokmas dan pemerintah pekon, yang menjadi kepanjangan tangan BPN Lampung Barat di Pekon-pekon.

"Jangan menyusahkan kami, ditengah sulitnya ekonomi , semuanya mahal seperti sekarang ini, menjadi keluhan dan pertanyaan warga dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sertifikat melalui Prona," kata Bur.

Senada disampaikan Darmawan, warga lainnya, meskipun tahun ini ia tidak membuat sertifikat melalui Prona, namun beberapa tahun lalu, ia dan warga lainnya mengalami nasib yang sama untuk membuat sertifikat rumahnya ia membayar sebesar Rp500ribu.

"Dulu kami memang buat sertifikat bayar Rp500ribu perbidang, sekarang baru saya tahu kalau tidak sebesar itu biaya yang harus dikeluarkan warga yang ingin buat sertifikat tanah atau bangunan," ujarnya.

Warga mengharapkan pemerintah dalam hal instansi berkompeten mengawasi dengan cermat program penyertifikatan tanah dan bangunan tersebut, agar betul-betul tepat sasaran memudahkan warga ekonomi lemah mendapat surat pengakuan dan pengukuhan tanah bangunan mereka oleh pemerintah, bukan sebaliknya menjadi beban dan menyusahkan warga, karena dimanfaatkan segelintir oknum yang mencari keuntungan, dari upaya pemerintah membantu warga miskin tersebut. (CK-3/L3)

komentar facebook